Ditemukan 232 dokumen yang sesuai dengan query
Sri Wahyuni, author
ABSTRAK
Pasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan ada kalanya
membuat suatu perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan isi perjanjian perkawinan bukan hanya mengatur harta benda dan
akibat perkawinan saja juga meliputi hak-hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh
kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama...
[, ], 2016
T44754
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Nur, author
ABSTRAK
Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka, yang intinya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini dibangun berdasarkan ajaran Hukum Kodrat dan teori fiksi yang memandang semua orang mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang sama kuat, sehingga semua orang bebas...
Depok: Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yulia Anastasia Fu`ada, author
Transfer pricing audit sering mengakibatkan perselisihan (dispute) antara perusahaan multinasional dengan pemerintah setempat atau otoritas pajak asing lainnya. Pemeriksaan, proses administrasi dan proses peradilan yang menyertai pendekatan tradisional dalam menyelesaikan masalah transfer pricing ini bia-sanya memakan waktu, tenaga dan biaya untuk kedua belah pihak. Masalah yang terkatung-katung secara berlarut-larut ini...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16317
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
In the process of construction project implementation , the possibility of a dispute may not be avoided. When a dispute cannot be settled by agreement through discussions, the sttlement will require the litigation.....
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Agus Subekti, author
Kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi yang menyangkut perubahan nilai uang khususnya yang mengakibatkan turun nya nilai uang seperti devaluasi dll, sering menimbulkan permasalahan dibidang hukum khususnya mengenai kontrak pemborongan bangunan yaitu mengenai eskalasi harga kontraknya.,- Serta tidak jarang menimbulkan sengketa yang sampai diajukan ke meja hijau ( pengadilan ), maka berdasarkan...
Depok: Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Agus Kusnadi, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Agus Irianto, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Agung Rachmadi, author
ABSTRAK
Sesuai dengan semakin banyaknya kegiatan pembangunan phisik dewasa ini terutama yang menyangkut proyek-proyek pembangunan phisik yang di laksanakan secara swa kelola oleh pihak pemerintah biasanya pemerintah sebagai pihak boawheer lebih banyak menentukan isi dari perjanjian pemborongan tersebut, Hal ini dilakukan karena semata-mata bertalian erat dengan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan umuni...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Adninlana, author
ABSTRAK
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan
masalah-masalah yang panting sehuDungan dengan kontrak
rumah, khususnya masalah-masalah hukumnya.
Metode yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah, metode penelitian berupa pengamatan, data kepustakaan
dan juga menggunakan metode wawancara.
Masalah yang mungkin timbul dari soal kontrak rumah
ialah masalah wanprestasi, misalnya pengontrak tidak man
pergi walau masa kontrak telah berakhir. Juga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ahmad Syaefudin, author
ABSTRAK
Keppres No.29/1984 adalah merupakan peraturan,pelaksanaan
dari Undang-Undang tentang APBN yang merupakan pedbi^
man/petianjuk pelaksanaan pengelolaan KEUANGAN NEGARA dalam
rangka melaksanakan Pembangunan Nasional.
Didalam pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut ti
dak terlepas peran serta pihak'Swasta untuk ikut menunjang-
Pembangunan tersebut antara lain melalui pengadaan sairana /
alat-alat sesuai dengan Program yang tertuang didalam Daftarlsian
Kegiatan/Daftar Isian Prbyek.
Perwujudan hubungan antar pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
