Hasil Pencarian

Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query

Kurniastuti Putri Fikdiani, author

Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Tinjauan Atas Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012) = Mastering State rights in Oil and Gas Management (Top Reviews Implementation of Oil and Gas Cooperation Agreement after the Indonesian Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012)

Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara yang berupa minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rachma Fadlillah, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akad Musyarakah Di Bank Syariah X Kuningan Jawa Barat Dengan Nasabah Y. = The responsibility of the notary towards the making of the Musharaka contract in Bank Sharia X Kuningan Jawa Barat with Customer Y.

Penerapan prinsip Syariah dalam dunia pembiayaan menjadi suatu hal yang sangat krusial. Prinsip Syariah tersebut harus di terapkan dalam pelaksanaanya dan serta dituangkan kedalam akta autentik. Akta autentik dalam pembiayaan Syariah menjadi instrument hukum untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum antara bank dan nasabah. Akad musyarakah memiliki karakteristik yang berbeda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nainggolan, Nathasya Nauli, author

Keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh kuasa dari warga negara asing: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 391/K/Pdt/2020 = Validity of sale and purchase agreements made by proxies of foreign citizens: Study of Supreme Court Decision Number 391/K/Pdt/2020

Praktek perjanjian nominee masih seringkali dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) untuk memperoleh objek tanah Indonesia, yaitu perjanjian tersembunyi dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia (WNI) untuk perolehan Hak Milik. Perjanjian nominee dapat dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan pranata hukum nasional, dan sejauh ini belum ada pengaturan hukum Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Novika Kholis Putri, author

Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT X dengan RS : tinjauan yuridis putusan Nomor: 02/PDT.G/2007/PN.JKT.PST = Consumer finance agreement between PT X and RS : District court decision No.02/PDT.G/2007/PN.JKT.PST

Sebagian besar masyarakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkannya itu secara tunai karena mereka masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, dalam hal ini PT X selaku pihak pertama adalah suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang menyediakan penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. RS selaku pihak kedua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28699

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Fathi Hanif, author

Aspek hukum perjanjian kerjasama PT. Garuda Indonesia (persero) dengan WWF Indonesia tentang rehabilitasi hutan di Taman Nasional sebangau Kalimantan Tengah

Tesis ini membahas tentang Perjanjian kerjasama upaya rehabilitasi kawasan hutan Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah antara PT. Garuda Indonesia (persero), BUMN dibidang transportasi udara antara WWF Indonesia, berbadan hukum Yayasan. Dalam ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan hutan termasuk rehabilitasi hutan menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28377

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Priska Faradina, author

Kontrak baku ditinjau dari ajaran penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai bentuk cacat kehendak bebas dalam perkembangan hukum kontrak studi kasus: putusan MA Nomor 2519 K/PDT/2013 dan putusan MA Nomor 1987 K/PDT/2014 = Standard contract reviewed from abuse of circumstances Misbruik Van Omstandigheden) theory as a form of defective will in the development of contract law case study supreme court decicion number 2519/K/PDT/2013 and supreme court decicion number 1987

ABSTRAK
Dalam pembentukan suatu perjanjian, kesepakatan para pihak merupakan unsur yang mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalaha danya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Perkembangan ekonomi menuntut masyarakat untuk bersaing sehingga perjanjian yang terjadi dalam masyarakat juga semakin meningkat dan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Amira Khansa Rahmadita, author

Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam Pengakhiran Perjanjian karena Wanprestasi: Studi Putusan-Putusan Pengadilan = The Waiver of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in Termination of Contract Due To Default: Study of Court Decisions

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa wanprestasinya salah satu pihak tidak otomatis mengakhiri perjanjian, melainkan pengakhiran perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Namun, pada praktiknya para pihak lazim mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian bisa diakhiri secara sepihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Murdoch, John, author

Construction contract law and management

Canada: Spon Press, 2000

346.02 Mur c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ahmadi Miru, author

Hukum kontrak dan perancangan kontrak

Jakarta: Rajawali, 2007

346.02 AHM h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rizky Fauziah Putri, author

Keadaan memaksa sebagai dasar pembelaan debitur : studi kasus H. Darmawan Kasim terhadap PT Telkomsel = Force majeure as the legal basis of debtor excuse: case study of H. Darmawan Kasim against PT Telkomsel

Skripsi ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam Hukum Perjanjian dan akibatnya bagi para pihak. Dalam penerapannya diperlukan batasan-batasan tertentu agar ketentuan force majeure tersebut dapat dijadikan dasar pembelaan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban pembayaran ganti rugi. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1663

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian