Hasil Pencarian

Ditemukan 49 dokumen yang sesuai dengan query

Leonardo Krisnanta Da Silva, author

Peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara di luar persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi = The role of state attorney in restitution of state financial losses the court trial against corruption cases

Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54434

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elisabeth Bethesda, author

Tinjauan hukum kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai dasar penentu berat ringannya pemidanaan = Legal review of state financial losses in corruption as a basis for determining the severity of criminal justice

Mempidana terdakwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya didasarkan atas perbuatan yang menimbulkan akibat yakni kerugian negara, akan tetapi cukup dengan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54998

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sitompul, Jaya P., author

Analisa yuridis perbedaan penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terhadap kepala daerah sebagai pelaku tindak pidana korupsi terkait penggunaan APBD untuk kepentingan pribadi atau yang tidak sesuai peruntukannya

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif (pure legal) dengan penggunaan Ajaran Positivisme Hukum Analitis atau analytical legal positivism melalui Teori ?The pure theory of law? dan ?Stufenbau Theorie? dari Hans Kelsen serta Teori Kebenaran Pragmatis untuk menganalisa praktik penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31041

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Buku 1

Jakarta: Sekjen DPR RI, 2013

345.023 IND p I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Buku 2

Jakarta: Sekjen DPR RI, 2013

345.023 IND p II

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Siti Farhani, author

Pemberatan hukuman oleh Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi = Punishment weighting by the supreme court in the case of corruption

[ABSTRAK
Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah...

2015

T43101

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Desri Wijayanti, author

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG TIDAK MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN SEBAGAI TINDAK LANJUT PP NOMOR 43 TAHUN 2015 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI) = Legal Consequences For Notary Who Did Not Report Suspicious Transaction As Implementation of Government Regulation No. 43 Year 2015 (Study on the Jakarta High Court Verdict Number: 7/PID. SUS-TPK/2017/PT.DKI)

Korupsi adalah salah satu alasan pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. Saat melakukan proses pencucian uang, pelaku biasanya dibantu oleh pihak lain untuk dapat melakukan transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat mencurigakan. Notaris termasuk profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila mengetahui transaksi...

2020

T54784

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinaga, Heru Triatma Jaya, author

Kedudukan debitur terhadap kerugian negara yang muncul dalam batalnya perjanjian sindikasi: studi kasus PT. VITAS = Position of the debtors against losses of emerging countries cancelation of syndication agreement: case study Of PT. VITAS

Pengaturan Keuangan yang sangatlah luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, berakibat pula pada meluasnya penerjemahan kerugian negara itu sendiri. Hal ini mengakibatkan menjadi kesulitan juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memasukkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52444

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mohammad Faisol Soleh, author

Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Badan Hukum Publik Pada Perkara Korupsi = The Criminal Liability of State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD) as Public Legal Entities in Corruption Cases

Keterlibatan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada beberapa perkara korupsi mengindikasikan bahwa bukan hanya individu pengurusnya saja yang dapat melakukan korupsi, namun juga badan itu sendiri. Dengan demikian maka seharusnya pemberantasan korupsi juga dapat menjerat badan hukum publik tersebut sebagai korporasi. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar;...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Murpraptono Adhi Sulantoro, author

Penentuan Unsur Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara = Determination of State Losses in Corruption in the Context of State Financial Losses Settlement

Tindak pidana korupsi saat ini telah bertransformasi dari delik formil menjadi delik materiil setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 25/PUU-XIV/2016. Beberapa ahli menilai putusan ini lebih memberikan kepastian hukum karena kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi harus dibuktikan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian