Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Andi Fatma Hasiah, author

Perlindungan Hukum terhadap Hak Kreditur Dalam Hal terjadi Perubahan Status Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan (Analisis Peristiwa Hukum pada Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua)

ABSTRAK
Hak Tanggungan adalah salah satu hak jaminan hutang yang bersifat kebendaan yang dibebankan pada hak atas tanah dan lahir dari perjanjian tertentu (kontraktual) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Keberadaan Hak Tanggungan selalu diperjanjikan sebagai perjanjian ikutan (accessoir) yang harus didahului oleh perjanjian pokoknya berupa perjanjian kredit. Tanpa perjanjian kredit tidak akan ada...

2007

T38053

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fuad Buchari, author

Perlindungan hukum terhadap debitor yang hasil penjualan lelang tanahnya berada di bawah harga pasar dan nilai jual objek pajak studi kasus: putusan mahkamah agung Nomor 1714/K/PDT/2015 = Law protection to debtor whose proceeds of land auction are below market value and tax object sales value case study supreme court decision number 1714/K/PDT/2015

Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan/mencairkan nilai suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Akan tetapi dalam praktik, gugatan baik pra lelang maupun pasca lelang sangat tinggi dan beragam motif yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah penetapan nilai limit. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan penetapan nilai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48448

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tamba, Sangap Jonathanis, author

Perlindungan hukum debitor termohon pkpu terhadap permohonan pkpu yang diajukan oleh kreditor separatis berdasarkan uu no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang analisis putusan PKPU no. 113/PDT.Sus-PKPU/2017/PN.Niag = Legal protection of the debtor KPPU's petition against PKPU s proposal filed by separatist creditor pursuant to the act of bankruptcy and pkpu no. 37 of 2004 and analyzing the decision of PKPU. 113/PDT.Sus-PKPU/2017/PN.niaga-JKY.PST

Abstrak Penulisan tesis ini mengenai perlindungan hukum debitor termohon PKPU terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor separatis berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 serta menganalisis putusan PKPU No. 113/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga-Jkt.Pst, dengan menggunakan metode kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penulisan berdasarkan analisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51467

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fariz Risvano Alamsyah, author

Perlindungan hukum terhadap kreditor yang terlambat dan tidak mengajukan tagihan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan homologasi studi kasus : penetapan pengadilan niaga no. 52/PDT. SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.JKT.PST PT. Brent Ventura = Legal protection for overdue creditors who does not filing bills in delayment of debt payment obligation (PKPU) process and homologation case study: determination of trade court no. 52/PDT. SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.JKT.PST PT. Brent Ventura dalam PKPU

Proses PKPU menjadi kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan tagihan/piutangnya kepada debitor, Dalam penelitian ini PT Brent Ventura menempuh proses PKPU sebagai langkah proses hukum dalam hal penyelesaian utang debitor kepada seluruh kreditornya sehingga proses PKPU menjadi proses hukum yang final dan maksimal daam memberik keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50961

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aprilina Puji Astuti, author

Akibat hukum perjanjian kredit yang ditandatangani direktur perseroan selaku debitur yang telah berakhir masa jabatannya (studi kasus di Bank MK Kanca TKG) = The effect of credit agreement law conducted by the director of company as debtor whose term has ended (case study at MK Bank Branch office TKG)

Salah satu tindakan hukum yang sering dilakukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yaitu melaksanakan perjanjian kredit. Oleh karena berbentuk perjanjian, maka pemberian kredit tersebut wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat penting sahnya perjanjian adalah kecakapan dan kewenangan dalam membuat perjanjian. Namun, di dalam prakteknya khususnya dalam perjanjian kredit...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50936

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indrianita Melissa Purnamasari, author

URGENSI PENGHAPUSAN BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM PROSES PKPU PAILIT DAN IMPLIKASINYA = The Urgency of Eliminating Bank as a Separatist Creditor In Pospont of Payment Bankruptcy Process and Its Implications

Penelitian hukum ini membahas mengenai urgensi penghapusan bank sebagai kreditor separatis pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Pailit debitor-nya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta membahas mengenai bagaimana implikasi dari adanya penghapusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normative yuridis dengan bentuk preskriptif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Belinda Martha Silvia Mewengkang, author

Analisis Kriteria Proposal Rencana Perdamaian Yang Cukup Terjamin Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) = Analysis of Proposal Accord Plan Criteria that Adequate Assured in Postponement Of Debt Settlement Obligation (PKPU)

PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi hutang – hutangnya kepada kreditor dengan cara, debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran utang baik secara keseluruhan ataupun sebagian utangnya kepada para kreditor. Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh mayoritas kreditor wajib disahkan oleh pengadilan. Namun didalam Pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Ryan Lucky Bahara, author

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penanganan Permasalahan Antara Perusahaan Pembiayaan Sebagai Kreditur Dengan Debiturnya Dalam Suatu Permasalahan Yang Timbul Terhadap Perjanjian Pembiayaan Yang Dikaitkan Dengan Jaminan Fidusia = Authority of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in handling issues between financing companies as creditors and debtors in a case between a financing company as a creditor and its debtor which problem arises from a financing agreement associate

Pembiayaan Multiguna dalam pembelian kendaraan mobil yang menitikberatkan permasalahan pada pembiayaan mobil, diikat berdasarkan perjanjian multiguna antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dengan debiturnya. Keikutsertaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam permasalahan kreditur dan debitur pada suatu perjanjian pembiayaan menambah metode penyelesaian permasalahan pembiayaan diluar pengadilan yang secara awam memunculkan perbedaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ayu Indah Damayanti, author

Akibat Penyerahan Sertipikat Jaminan Yang Dititipkan Kepada Notaris Berdasarkan Bukti Surat Pelunasan Utang Palsu Serta Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Yang Telah Dihapuskan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn) = Consequences of Submission of Collateral Certificates Entrusted to Notaries Based on Evidence of Counterfeit Debt Settlement and Execution of Deleted Collateral Objects (Study of Kepanjen District Court Decision Number 81/Pdt.G/2019/PN

Penelitian ini membahas mengenai akibat penyerahan sertipikat jaminan yang dititipkan kepada Notaris berdasarkan bukti surat pelunasan utang palsu serta eksekusi terhadap obyek jaminan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Dalam hal ini debitur mengambil Sertipikat Obyek Jaminan hak atas tanah yang dititipkan kepada Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pratiwi Nur Syafira, author

Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum Dikuasai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020)” = Legal Consequences of Credit Agreements With Uncontrolled Credit Collateral (Study of Supreme Court Decision Number 2221 K/PDT/2020).

Penelitian Tesis ini membahas akibat hukum Perjanjian Kredit apabila klausul jaminan tambahan atau agunan belum dikuasai. Agunan lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian