Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Noor Azlin Tauchid
Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kotadanmanusia. Didalam praktik penggusuran yang terjadi, seringkali penggusuran yang dilakukan berujung pada konflik dan luka sosial sehingga menimbulkan reaksi dari korban yang tergusur. CAP 16 Kampung merupakan salah satu bentuk reaksi dari korban penggusuran yang dilakukan dengan membangun koalisi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
T54601
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
A. Ridwan Halim, 1954-, author
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993
333.54 RID p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fitri Rahmadianti, author
Penggusuran di Provinsi Jakarta seringkali diberitakan dan mengambil hanya dari sudut pandang pemerintah dimana pemerintah dalam opininya secara tendensius menyudutkan korban penggusuran sebagai pelanggar hukum tanpa melihat realitas lain dari korban penggusuran beserta polemik penggusuran lainnya. Tulisan ini mengindentifikasi konstruksi realitas penggusuran oleh media dan pemerintah yaitu labelisasi terhadap korban...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Kevin Romario, author
ABSTRAK
Dalam merealisasikan penggusuran, ada banyak faktor yang terlibat dalam pertimbangan estetika untuk melihat wilayah mana yang akan digusur. Kejadian penggusuran hampir selalu melibatkan hunian informal yang dianggap ugly, kemudian digantikan oleh sebuah rupa baru yang dianggap beautiful. Dalam konteks penggusuran di Jakarta belakangan ini, dikotomi beauty dan ugly dalam pertimbangan...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S67369
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Egi Mahira Irham, author
Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah di kampung Budi Darma. Sebagai pembuat kebijakan pertanahan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebijakan pertanahan di perkotaan yang tidak merugikan berbagai pihak khususnya kerugian akibat pengambilalihan tanah secara paksa atau penggusuran.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62313
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
