Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query

Ari Herdiawan, author

Kedudukan majelis tuntutan perbendaharaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia = The treasury prosecution council of the audit board of the Republic Indonesia's stands in the administrative judicature system of Indonesia / Ari Herdiawan

ABSTRAK
BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2014

T39097

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wewenang badan pemeriksa keuangan sebagai lembaga peradilan administrasi dalam rangka pengamanan keuangan negara

Universitas Indonesia, 1983

S25327

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Desca Putra Yana, author

Pertanggungjawaban Direksi PT. Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh BUMN : Analisis hukum keuangan publik terhadap divestasi dua unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina = Responsibility of board of Directors of PT. Pertamina in alleged bid rigging conducted by State Owned Enterprise : Legal analysis of public finances against divestment of two VLCCvlcc tanker units of PT. Pertamina

Dalam pertanggungjawaban direksi PT Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender divestasi dua unit kapal tanker VLCC milik PT Pertamina ini ditinjau dari hukum keuangan publik. Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana kerugian negara yang nyata dan pasti terhadap divestasi dua unit kapal VLCC milik PT Pertamina ditinjau dari hukum keuangan publik. Selain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53548

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gunawan Widjaja, author

Pengelolaan harta kekayaan negara : suatu tinjauan yuridis

Bandung: RajaGrafindo Persada, 2002

339.5 GUN p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Herza Febrian, author

Diskresi dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan = Discretion in state financial management as stipulated in Article 25 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 30 Year 2014 About Government Administration

Berawal dari dirterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya mengatur terkait dengan penggunaan diskresi yang berhubungan dengan keuangan negara, dalam tesis ini membahas perbandingan terkait dengan pengaturan pelaksanaan diskresi oleh pejabat administrasi yang berdampak pada keuangan negara dengan prinsip-prinsip karakteristik pelaksanaan diskresi sebagaimana yang dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50442

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library