Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query

Alfianda, author

Analisis pola dan penyebab kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara terkait pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia : studi kasus pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa BPK RI tahun 2011 = Analysis of pattern and causes of fraud that make loss in public finance related to BPK RI?s Audit : case study of BPK RI?s Procurement of Goods and Services Audit Report year 2011

Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara....

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S44564

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arya Wibisana, author

Analisa Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Antara Lembaga Tinggi Negara dengan PT x

Demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia secara merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tiap-tiap instansi Pemerintahan dan juga Lembaga Tinggi Negara perlu mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang demi tercapainya pertumbuhan perekonomian tersebut. Dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S21354

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Maria Astri Yunita, author

Pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN dalam perspektif hukum persaingan usaha : studi terhadap kontrak pengadaan jasa pekerjaan pembuatan pool kendaraan eks 3-3 tempat istirahat Sta. 41 Jalan Tol Cabang Jakarta-Cikampek = Procurement on goods and/or services in the State-Owned Enterprises : study on the agreement regarding the services of construction work on vehicles pool eks 3-3 rest area Sta. 41 a road toll branch of Jakarta-Cikampek

Tesis ini membahas tinjauan yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi terhadap Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembuatan Pool Kendaraan eks 3-3 Tempat Istirahat Sta. 41 A Jalan Tol Cabang Jakarta-Cikampek). Tinjauan yuridis meliputi implikasi yuridis ketentuan-ketentuan dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32940

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bunkarni, author

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada PT. Perkebunan Nusantara XII Persero berdasarkan peraturan Menteri BUMN nomor per 05 mbu 2008 juncto nomor per 15 mbu 2012 dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha di Indonesia = The implementation of the procurement in pt perkebunan nusantara xii persero based on regulation of the minister of state owned enterprise number per 05 mbu 2008 juncto number per 15 mbu 2012 in relation with business competition law in Indonesia / Bunkarni

ABSTRAK
Ketentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturan pengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenang untuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatan usaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Juncto Nomor PER-15/MBU/2012 tentang...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T39389

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imam Heykal Djajadiningrat, author

Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat

ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39317

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Nurhayati, author

Analisis yuridis perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah (suatu kajian terhadap perjanjian pengadaan jasa antara komisi kepolisian nasional dengan pt konvergensi sistem aplikatama)

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan yang tahapannya diawali dengan penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia barang/jasa, pembentukan kontrak dengan penyedia barang/jasa terpilih, sampai pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Dalam pembentukan kontrak, terdapat percampuran antara elemen publik dengan elemen privat sehingga untuk sahnya kontrak yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S21552

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah : keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Jakarta: Mitra Development Consultants, [date of publication not identified]

351.72 PED

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mudjisantosa, author

Memahami spesifikasi, HPS , dan kerugian negara / Mudjisantosa ; Amik Tri Istiami, editor

Jakarta: Primaprint, 2013

351.72 MUD m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2005 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Jakarta: Eko Jaya, 2005

R 351.72 PER

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Kajian literatur atas pasal-pasal kontroversial dalam perpres nomor 70 tahun 2012

dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan diperlukan pelaksanaan belanja negara, dan dalam rangka perpecepatan pelaskanaan belanja negara diperlukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. upaya untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jas pemerintah. peraturan presiden indonesia nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nommor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa...

AUDIT 6:12 (2013)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian