Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah : keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Jakarta: Mitra Development Consultants, [date of publication not identified]

351.72 PED

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Maria Astri Yunita, author

Pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN dalam perspektif hukum persaingan usaha : studi terhadap kontrak pengadaan jasa pekerjaan pembuatan pool kendaraan eks 3-3 tempat istirahat Sta. 41 Jalan Tol Cabang Jakarta-Cikampek = Procurement on goods and/or services in the State-Owned Enterprises : study on the agreement regarding the services of construction work on vehicles pool eks 3-3 rest area Sta. 41 a road toll branch of Jakarta-Cikampek

Tesis ini membahas tinjauan yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi terhadap Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembuatan Pool Kendaraan eks 3-3 Tempat Istirahat Sta. 41 A Jalan Tol Cabang Jakarta-Cikampek). Tinjauan yuridis meliputi implikasi yuridis ketentuan-ketentuan dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32940

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mudjisantosa, author

Memahami spesifikasi, HPS , dan kerugian negara / Mudjisantosa ; Amik Tri Istiami, editor

Jakarta: Primaprint, 2013

351.72 MUD m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2005 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Jakarta: Eko Jaya, 2005

R 351.72 PER

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Dwi Nurhayati, author

Analisis yuridis perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah (suatu kajian terhadap perjanjian pengadaan jasa antara komisi kepolisian nasional dengan pt konvergensi sistem aplikatama)

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan yang tahapannya diawali dengan penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia barang/jasa, pembentukan kontrak dengan penyedia barang/jasa terpilih, sampai pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Dalam pembentukan kontrak, terdapat percampuran antara elemen publik dengan elemen privat sehingga untuk sahnya kontrak yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S21552

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library