Hasil Pencarian

Ditemukan 81 dokumen yang sesuai dengan query

Daniel Yusmic P. Foekh, author

Pengaruh kekuasaan presiden terhadap upaya menegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, perspektif yuridis politis: suatu analisis lima kedudukan presiden berdasarkan UUD 1945

Secara politis, UUD 1945 menganut ajaran don politico, yaitu pertama, kekuasaan negara sebagai pernyataan kedaulatan hukum yang dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman; kedua, kekuasaan negara sebagai pernyataan kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR selanjutnya dimandatkan kepada Presiden. Dalam Penjelasan Pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kartini Zachrotunnisa, author

Kewenangan hakim membatalkan akta notaris sebagai alat bukti: Analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Pdt.G/1996 tertanggal 7 pebruari 1996 mengenai pembatalan akta hibah dan akta jual beli

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila cara pembuatannya telah memenuhi ketentuan yang ditetapkanperaturan perundang-undangan dan isinya menyatakan perbuatan hukum yang sebenarnya. Keberadaan akta otentik disebabkan karena ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan adanya alat bukti yang demikian itu untuk perbuatan hukum tertentu atau para pihak menghendaki agar perbuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19626

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasibuan, Evi, author

Peranan kejaksaan dalam pembebasan bersyarat

ABSTRAK Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegakan hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang. Tugas utama yang lebih dikenal luas adalah sebagai lembaga penuntutan terhadap kasus-kasus pidana di Pengadilan. Padahal tugas-tugas lain yang cukup penting juga dipegang oleh Kejaksaan, antara lain sebagai eksekutor suatu keputusan. Salah satu yang dieksekusi adalah...

2007

T19285

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ardyansyah Jintang, author

Konsep Ideal Independensi Badan-Badan yang Fungsinya Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 = The Ideal Concept of Independence of Bodies Related to Judicial Power in the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah sesuatu yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 juga mengatur keberadaan badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tulisan ini membahas ruang lingkup badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahmatul Hidayat, author

Kebebasan hakim dalam pedoman pemidanaan = Independent of judge in sentencing guideline / Rahmatul Hidayat

ABSTRAK
Hakim dan kebebasannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dimana hakim memiliki sebuah kebebasan yang sangat luas untuk menjatuhkan sebuah sanksi, meskipun hakim memiliki kewenangan yang besar ia tidak bebas secara mutlak. Kekuasaan memiliki arti penting, sebab kekuasaan tidak saja merupakan instrument pembentukan hukum (law making), tetapi juga merupakan instrument penegakan hukum (law...

Universitas Indonesia, 2013

T35897

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Afifi, author

Politik hukum pembentukan majelis kehormatan hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada mahkamah agung setelah perubahan undang undang dasar 1945 = Political law the formation of the honorary council of judges as judge termination mechanism in the supreme court after the amendment of constitution 1945 / Afifi

ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sembiring, Diamanty Meiliana, auhtor

Kekuasaan kehakiman dan kebebasan pers di negara demokrasi perbandingan tata cara peliputan di ruang sidang antara Indonesia dan Amerika Serikat = Democratic state s judicial power and freedom of the press comparation reporting procedures in the courtroom between Indonesia and United States of America / Diamanty Meiliana Sembiring M

ABSTRAK
Tesis ini menganalisis secara normatif pelaksanaan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pers dan membandingkannya dengan The Sixth Amandement of United States of America sebagai dasar adanya pembatasan peliputan di ruang sidang di Amerika Serikat. Peliputan ruang sidang yang disiarkan secara langsung (live) merupakan fenomena baru...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39318

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Panggabean, R.M., author

Budaya hukum hakim di bawah pemerintahan demokrasi dan otoriter: Studi tentang putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1950-1965

Pembahasan mengenai budaya hukum hakim hanya difokuskan pada periode 1950 s/d 1965, karena satu hal yang sangat menarik untuk dianalisis yaitu mengenai Hakim Agung yang ada dan yang menjabat pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer adalah sama dalam jumlah maupun orangnya, dengan yang ada pada masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Dari...

2003

D909

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Perbedaan putusan membebaskan terdakwa dari segala tuduhan hukum dengan putusan yang menyertakan terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum

Universitas Indonesia, 1983

S21689

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Undang-undang no.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (pertimbangan hukum suatu tinjauan dari sudut Hukum Tata Negara)

Universitas Indonesia, 1987

S25331

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian