::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yan Andriyanto Laksmono, author
Analisis yuridis terhadap pemberhentian sementara notaris berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 (studi kasus putusan majelis pemeriksa wilayah notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007) = Juridical analysis of temporary stoppage of notary based on regulation by Ministry of Law and Human Rights No.M.02.PR.08.10 years 2--4 : case study putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007
Akta Notaris sebagai otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Merupakan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi.Akan tetapi, dalam kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T21776
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Justitia et pax : jurnal ilmu hukum
Yogyakarta: Fakultas Hukum-Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
340 JEPX
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Justitia et pax
Yogyakarta: Fakultas Hukum-Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004
340 JEPX 24:1 (2004)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Elizabeth Putri Anne A.G.H.K., author
Tinjauan Yuridis pembatasan ekspor bahan baku masker dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia dan India berdasarkan Carve-out Method dan Klausula "General Exceptions" dalam General Agreement on Tariffs and Trade 1994 = A Juridical review on the export restriction imposed on the raw materials of masks in Indonesia and India during the Covid-19 Pandemic based on the 1994 General Agreement on Tariffs and Trade
Kewajiban internasional yang terdapat dalam GATT 1994 dapat menghambat Negara Anggota dalam memerangi Pandemi Covid-19. Mengingat adanya peningkatan permintaan global terhadap produk medis dan alat pelindung diri, Negara-Negara Anggota harus menerapkan kebijakan untuk memastikan bahwa pasokan produk tersebut, serta bahan untuk memproduksinya cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Walaupun pembatasan ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library