::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kepemilikan saham sebagai salah satu bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan
JSEPU 6:1(2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Nursanti, author
Penentuan ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan mass rapid transit di Kota Jakarta Selatan (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2544/K/PDT/2017 = Determination of indemnity in the framework of land procurement for mass rapid transit development in South Jakarta City analysis of supreme court decision number 2544/K/PDT/2017
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Penentuan Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Mass Rapid Transit Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ada beberapa pemilik lahan yang lahannya terkena pembebasan lahan meminta harga diatas harga yang diajukan tim appraisal independent, harga pasaran didasarkan dengan nilai NJOP adalah sebesar Rp 30 juta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51077
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hehuwat, Tara Samantha, author
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terkendala kesalahan penerima ganti kerugian: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG = Land procurement for public purposes that is constrained by error in determining the recipient of compensation: analysis on case Verdict number 486/PDT/2017/PT.BDG
Secara garis besar, penelitian ini membahas mengenai pengaturan terkait penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
E.M. Alfalesa, author
Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terkait dengan peran satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) dalam pelaksanaan penitipan ganti kerugian konsinyasi proyek pembangunan drilling, flowline dan access road di Kabupaten Wajo = The business activities upstream oil and gas related to the role of special task force for upstream oil and gas business activities (SKK Migas) in the custody of compensastion consignment project development drilling, and access road flowline in Wajo
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang Mekanisme Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum khususnya pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Proyek Pembangunan Drilling, Flowline Dan Access Road Di Kabupaten Wajo. Konsinyasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2012 berbeda dengan konsinyasi yang di...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44980
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lieke Lianadevi Tukgali, author
Fungsi sosial hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum = Social functions on land rights in respect to land procurement for public interest purposes
Disertasi ini membahas mengenai fungsi sosial dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Asas fungsi sosial yang terdapat pada Pasal 6 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yakni semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
D1133
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Chantiqa Shakira Dewi, author
Aspek penawaran pembayaran tunai dalam lembaga konsinyasi dalam perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum = The aspects of offering cash payments in consigment institutions in the accordance of Indonesian Civil Code and Act Number 2 of 2012 on land procurement for public development
Lembaga Konsinyasi merupakan Lembaga hukum yang disediakan undang-undang sebagai salah satu cara hapusnya perikatan melalui tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Yang menjadi dasar hukum adanya Lembaga ini adalah Pasal 1381 dan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lembaga Konsinyasi juga diterapkan dalam kegiatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library