Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Nabilah Mardiyah Alkadrie, author

Tanggung Jawab dan Solusi Atas Sertipikat Hak Milik Sementara yang Tumpang Tindih = Responsibility and Solution For Overlapping Provisonal Property Certificates

Kasus tanah sengketa seringkali terjadi di Indonesia, permasalahan tersebut timbul akibat adanya perselisihan antar indvidu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Permasalahan tanah sengketa yang sering kali terjadi di Indonesia hingga membutuhkan penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah permasalahan tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah. Hal ini sering...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fasya Yustisia, author

Studi Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Kasus Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Menggunakan Blangko Kosong Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pdt/2017 = Decidendi Ratio in the Case of Making Land Sale and Purchase Deeds Using Empty Blanks Based on the Supreme Court Decision Number 2721 K / Pdt / 2017

Pembuatan akta jual beli tanah seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sayangnya praktek pembuatan akta jual beli tanah menggunakan blangko kosong sudah terjadi sejak lama dan dapat menyeret PPAT ke dalam gugatan Pengadilan untuk diminta pertanggungjawabannya atas pembuatan akta. Penelitian ini pertama membahas mengenai permasalahan pertimbangan hakim dalam memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Stefani Indhyna Avola Kenswani, author

Peran Departement Van Binnenlandsch Bestuur Dalam Urusan Pengelolaan Tanah Di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur (1903-1911) = The Role of the Departement Van Binnenlandsch Bestuur in Land Management in the Pasuruan Residency, East Java (1903-1911)

Persoalan pengelolaan tanah di Indonesia berakar dari masa Hindia-Belanda. Salah satu departemen pemerintah yang mengaturnya adalah Departement van Binnenlandsch Bestuur pada 1866. Pengelolaan tanah khususnya proses kepemilikan tanah di Jawa merupakan salah satu tugas Departement van Binnenlandsch Bestuur. Penelitian ini membahas bagaimana proses kepemilikan tanah di Jawa, secara khusus proses...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Alternatif pengadaan tanah untuk pembangunan: Pengalaman dan pembelajaran

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering diidentikkan dengan proses yang sarat hambatan dan berlarut-larut pelaksanaannya.Menyikapi perubahan konteks pembangunan,telah dilakukan penyempurnaan regulasi yang terkait pengadaan tanah......

INKABAP

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Yekti Andriani, author

Optimalisasi pengelolaan lahan menganggur milik departemen hukum dan HAM RI di Kota Tangerang

ABSTRAK Departemen Hukum dan HAM merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pemanfaatan keuangan negara melalui pengelolaan lahan menganggur yang dimilikinya dengan optimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Departemen Hukum dan HAM RI guna pencapaian visi dan misinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif,...

2007

T20506

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bali Basworo Pramudito, author

Konversi dan pengelolaan tanah adat di desa Julah Buleleng Bali

Desa Adat Julah termasuk desa Bali Aga yang terletak di Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali. Pemilihan Desa Adat Julah sebagai lokasi penelitian berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa desa tersebut memiliki masalah pertanahan yang terkait dengan konversi atas tanah adat. Desa Adat Julah memiliki sistem pemerintahan berbentuk demokrasi desa yang berlandaskan...

2000

T32456

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adi Jatmika, author

Implikasi hukum jual beli tanah melalui akta notaris = Legal implication land purchase and sell through notarial deed

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli membutuhkan suatu akta autentik yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, akan tetapi akta jual beli yang seharusnya menjadi kewenangan PPAT dibuat dalam bentuk Akta Notariil. Hal inilah...

2019

T52717

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tya Ariesthawati, author

Kekuatan hukum atas kepemilikan kartu kavling dalam proses pengadaan tanah pada putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3373 k/pdt/2017 = The legal strength of plot card ownership in the land procurement process in the decision of the supreme court number 3373 k / pdt / 2017

ABSTRAK
Keberlakuan kartu kavling sebagai salah satu bukti bagi pihak yang menerima pembebasan lahan oleh Pemerintah, menuntun penulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3373.K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017. Dalam putusan disebutkan bahwaPihak Penggugat telah melakukan pembelian tanah pemukiman kembali milik penggarap lahan proyek bandara udara Soekarno-Hatta kartu kavling...

2019

T54414

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dyah Ayudya Mentika Ryma, author

Perjanjian buy back guarantee oleh developer terhadap kredit pemilikan rumah : studi kasus putusan pengadilan negeri depok nomor 83/pdt.g/2018/pn.dpk = Buy back guarantee agreement on home ownership loans : case study of decision number 83 / pdt.g. / 2018 / pn.dpk

Tesis ini membahas mengenai perjanjian buy back guarantee oleh developer dan pihak bank terhadap kredit kepemilikan rumah. Permasalahan meliputi hubungan hukum dan tanggung gugat pihak pengembang, bank, dan debitur/pembeli dalam perjanjian beli kembali (buy back guarantee) dan bentuk perlindungan hukum bagi pengembang untuk Memiliki kembali obyek Jaminan jika pengembang melaksanakan...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54429

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pima claudia Markezia, author

Proses pencatatan kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah dimana keberadaan penjualnya tidak diketahui. Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 181/PDT.G/2018/PN.DPK)

Jual beli dibawah tangan merupakan suatu perjanjian jual beli tanah, dimana perbuatan hukum yang dilakukan berupa pemindahan hak dengan pembayaran tunai artinya bahwa harga yang disetujui dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli tersebut. Surat jual beli di bawah tangan atas tanah dan bangunan dibuktikan dengan selembar kwitansi. Dengan demikian,...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54424

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian