Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query
Kahfi Kurnia, author
ABSTRAK
Indonesia negara yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur transportasi secara massif masih memiliki permasalahan yang besar terutama dari aspek pendanaan. Dengan Kebutuhan biaya yang sangat besar serta proyek yang dilakukan secara bersamaan, salah satu solusi yang bisa di tawarkan adalah pemanfaatan nilai lahan untuk membantu pemerintah dalam meringankan biaya pengeluaran. Untuk...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Helena Ratih Herdini, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah spasial variasi harga lahan dengan memetakan potensi kawasan. Dengan memetakan 7.648 sampel nilai tanah di radius 10-kilometer dari stasiun HSR Karawang, dengan meneliti hubungan antara berbagai faktor dengan menghubungkan teori mengenai nilai tanah dan penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini mengenai nilai tanah. Temuan dari...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Abraham Anwar, author
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pemegang konsesi pada Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) menghadapi beberapa tantangan, sehingga membutuhkan sumber pembiayaan dan pendapatan alternatif , salah satunya melalui skema land value capture. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis critical success factor terhadap keberhasilan penerapan penerapan land value capture pada Jalan Tol...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kartika Sekundina, author
Tesis ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kota Depok dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan menggunakan metode survei dan menggunakan data deret lintang. Penelitian dilakukan di enam kelurahan sampel yang tersebar di lima kecamatan di Kota Depok, yang dipilih berdasarkan strata tingkat pembayaran PBB dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T 26312
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Reni Zahriyah, author
Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan penerapan konsep yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah akan mengatur secara pasti pengalokasian dana perimbangan. Dengan demikian, diharapkan daerah akan lebih mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan antar daerah dapat...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T10476
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
R. Iwan Jumhana, author
Bagi daerah yang mengalami perkembangan pesat, seperti halnya Pemerintah DKI Jakarta, masalah PBB menjadi salah satu aspek penting yang perlu diantisipasi secara serius dan menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan karena karakteristik DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang kompleks dan dinamis serta menuntut pengelolaan pemungutan PBB yang handal. Atas dasar pemikiran...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T3323
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Indera Gunawan, author
Potensi penerimaan PBB yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerimaan PBB yang sebenarnya dan peubah-peubah yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor, serta analisis efisiensi pemungutan PBB.
Data penelitian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20539
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Trijono Rudy Laksono, author
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, sedangkan hak atas tanah adalah sebagaimana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19621
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Adi Prana Pribadi, author
Walikotamadya Daerah Tingkat II, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Kcputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1007/KMK.04/1985 tgl. 28 Desember 1985, berfungsi sebagai Koordinator kegiatan instansi-instansi pemerintah yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, juga dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme dan proses koordinasi anuar...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Theresia Leoni Setiamunadi,author
Azas-azas perpajakan merupakan dasar untuk pelaksanaan kebijakan pajak. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan dan investasi di suatu negara, maka pemungutan pajak sebaiknya didasarkan pada azas-azas sebagaimana diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth on Nations (1776) yaitu : Equity, Certainty, Convenience, Economy.
Mengacu pada azas-azas perpajakan, pengenaan pajak...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
