Hasil Pencarian

Ditemukan 111 dokumen yang sesuai dengan query

Dwimas Andila, author

Pemanggilan pihak pengadilan terhadap tergugat terkait lahirnya putusan verstek: Studi kasus putusan pengadilan negeri No.258/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel

Skripsi ini membahas proses pemanggilan tergugat oleh pihak pengadilan dikaitkan dengan lahirnya putusan verstek. Pemanggilan harus dilakukan menurut tata cara yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Sah tidaknya pemanggilan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan proses pemeriksaan persidangan di pengadilan serta hasil putusan dari perkara tersebut. Kesalahan dalam melakukan pemanggilan...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22529

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dewi Indira Biasane, author

Kerja sama maritin Asia Tenggara dalam penanggulangan penangkapan ikan ilegal :studi kasus praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Tesis ini membahas tentang upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal melalui kerangka regional, yaitu Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices, including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan...

2009

T26250

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nadia Syafira Aprialita, author

Akibat perceraian pegawai negeri sipil terhadap mantan istri serta anak ditinjau dari PP no. 45 tahun 1990 atas oerubahan PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil: studi kasus putusan nomor 457/PDT/2015/PT.MDN = Civil servant divorcement legal consequences to wives and children based on PP no. 45/1990 as the amendment of PP no. 10/1983 about marriage and divorce consent for civil servant: case study of high court decision No. 457/PDT/2015/PT.MDN

ABSTRACT
Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dan contoh teladan bagi masyarakat, sehingga pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya mengenai lingkup profesinya saja namun juga pengaturan hingga lingkup pribadinya. Ketika Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian, maka harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang diatur di dalam...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tampubolon, Oloando Kristi, author

Keberlakukan pembagian harta bersama berdasarkan akta perjanjian perdamaian nomor 344 dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 666/PDT.G/2016/PN.BKS juncto putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 460/PDT.G/2013/PN.BKS = Application of shared assets based on deed of peace agreement number 344 and district court Bekasi decision number 666/PDT.G/2016/PN.BKS juncto district court Bekasi decision number 460/PDT.G/2013/PN.BKS

Suatu akta perdamaian dibuat karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan jalan damai dalam hal ini seperti pembagian harta bersama. Kekuatan akta perdamaian sama dengan Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menjadi permasalahan jika ternyata salah satu pihak mengabaikan perdamaian tersebut dan mengugat ke Pengadilan. Dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52116

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library