Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Hanna Arinawati, author
Citizen lawsuit merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Citizen lawsuit belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga rujukan yang dapat digunakan oleh Hakim untuk memutus gugatan citizen lawsuit adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Guntur Frans Gerri, author
Skripsi ini membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pemerintah dalam penyelenggaraan Ujian Nasional pada tahun 2006 dan digugat oleh warga negara melalui gugatan Citizen Lawsuit. Terdapat perbedaan antara konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dengan konsep pada Citizen Lawsuit. Perbedaan tersebut terletak pada unsur kerugian, yang mana dalam...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62250
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ahmada Ken Aqshal Rakaisindhu Kesuma Yunus, author
Disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara yang menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, penyatuan pengaturan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Buku III KUHPerdata, yang menimbulkan tumpang tindih pemahaman terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dampak dari hal tersebut adalah penggabungan perbuatan melawan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
the class action is a new dimention of the civil procedure in Indonesia has been provided just in Human Environmental act (UU No.23 tahun 1997) to settle environmental suit action where numerous persons or society are participated therein. Class action has not been provided et in the other legislation out...
346 JEPX 4 (1998)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Husaini, author
Dalam Hukum Tanah Nasional aspek publik penguasaan tanah dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum angka 11 UUPA, yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia bertindak sebagai pemilik tanah, maka lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku Badan Penguasa. Hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada pemegang hak...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16574
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lita Hanifa Renata, author
Penelitian ini membahas analisis putusan gugatan PT A terkait penentuan saat terutang dan pelaporan PPN atas kegiatan ekspor BKP Berwujud serta membandingkan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Singapura.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kasus gugatan PT A apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
