Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
Efriyazwar, author
Dalam”kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan (Dana Perimbangan). Salah satunya adalah DAK Fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tersedianya sarana dan prasarana publik di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Iqbal Lubekran, author
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan isu yang sangat penting di Indonesia terutama sejak dimulainya era otonomi daerah di Indonesia dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Banyaknya hal-hal yang harus...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurlatifah, author
Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program Dana Desa dan memberikan skema ‘1-Desa-1-Miliar’ untuk setiap desa di Indonesia. Sebagai salah satu transfer antar pemerintah terbesar di dunia, Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan regional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak Dana Desa...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Panggabean, Ferry Saut, author
Resesi ekonomi dunia tahun 80 an sempat mempengaruhi sumber-sumber pendapatan negara, prospek penerimaan negara yang tidak begitu cerah, sehingga untuk membiayai pembangunan prasarana. bergantung pemerintah daerah tidak mungkin dari bantuan pemerintah pusat. Untuk lagi itu hanya perlu dicari alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dengan melakukan pinjaman dari publik dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993
S18414
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Zelda Retina, author
Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintah seperti embawa angin segar bagi perkembangan akuntansi pemerintahan di ndonesia. Komite yang terbentuk tahun 2002 diharapkan mampu merumuskan suatu standar yang dapat diterima umum dalam lingkungan perintahan. Kemudian, Standar Akuntansi Pemerintahan diterbitkan dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Munculnya standar...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Raya Dumaris Theresia Novaline, author
Pemerintah daerah di Indonesia mengelola biaya administratifnya secara kurang efisien. Biaya rata-rata dari pengumpulan pendapatan daerah sebagai persentase dari pendapatan yang didapatkan daerah adalah hamper sebesar 50%. Akan tetapi, terdapat banyak variasi dari inefisiensi biaya administratif pemerintah daerah di antara berbagai kabupaten / kota di Sumatera. Hasil estimasi dari model...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Ahmad Yani, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
336.01 AHM h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ahmad Yani, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
336.01 AHM h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Siva Faoziah Fadillah, author
ABSTRAK
Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan proses pengelolaan keuangan daerah bagian penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dengan menganalisis kesesuaian antara konsep dan implementasi proses penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Analisis diawali dengan menjelaskan siklus...
2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Farhan Indra Permana, authror
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa pasca
Undang-Undang Desa yang berlaku sejak tahun 2014. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan
penelaahan dokumen. Penelitian ini dilakukan di Desa AAA, sebuah Desa mandiri
yang memenangkan lomba Desa yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bogor
tahun 2015. Hasil dari penelitian ini...
2016
S63353
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
