Hasil Pencarian

Ditemukan 64 dokumen yang sesuai dengan query

Adlina Annisa, author

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga selaku pembeli pada perjanjian jual beli atas tanah bersama milik pasangan suami istri yang telah bercerai : analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2301 K/Pdt/2007 = Legal protection for third parties as the buyer in the land purchase agreement of joint matrimonial property belongs to married couples who have divorced : analysis of a verdict of Supreme Court Republic of Indonesia number 2301 K/Pdt/2007

ABSTRAK
Kepastian hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum. Artinya, tiap masyarakat yang melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku akan mendapat perlindungan apabila haknya diganggu. Salah satu perbuatan hukum yang amat rawan dengan terjadinya sengketa adalah masalah harta bersama dalam perkawinan, yang biasanya bermasalah saat terjadi perceraian, terutama bila harta...

2013

T35300

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Trinata Santri, author

Jaminan pelunasan hutang berupa harta bawaan istri: studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3574 k/Pdt/2000

ABSTRAK
Perjanjian utang piutang merupakan suatu perjanjian dimana seseorang menyerahkan uang dan pihak yang lain berkewajiban untuk mengembalikannya. Pihak yang menyerahkan uang tersebut berhak untuk meminta kembali uangnya kepada pihak yang lain guna untuk memenuhi prestasi yang harus dilakukan oleh pihak si berutang. Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian...

2007

T19104

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

H. Erdinal Rasjidin, author

Tinjauan mengenai pencampuran dan pemisahan harta perkawinan menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan No.1/1974

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bramandyo Yudha Pratama, author

Gugatan atas harta benda perkawinan pasca perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan no. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. = Lawsuit on marital property post divorce according to law no. 1 of 1974 on marriage: analysis of court decision no. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Permasalahan dalam perkara gugatan ini Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dimulai ketika Tergugat tidak melaksanakan Akta Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Penggugat yang akhirnya berujung pada ditemukannya alat-alat bukti formil yang justru semakin melemahkan posisi Tergugat dalam persidangan atas gugatan dari Penggugat. Dan kesemuanya ini bermula atas pembagian harta bersama antara Penggugat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69558

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Damanhuri, author

Segi-segi hukum perjanjian perkawinan harta bersama

Bandung: Mandar Maju, 2007

346.016 DAM s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

J. Satrio, author

Hukum harta perkawinan

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

346.016 SAT h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Siregar, Ruben Jeffry M., author

Pengertian harta bersama dan kompetensi relatif pengadilan agama atas gugatan harta bersama

ABSTRAK
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian secara umum mengenai harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Pengertian yang secara umum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama yang menyebabkan perkara mengenai pembagian harta bersama menjadi berlarut-larut proses penyelesaiannya. Dalam hal ini pihak isteri menjadi dirugikan karena pada umumnya pihak suami menguasai secara fisik atas...

2008

T37595

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Noliza, author

Peranan PPAT dalam Pelaksanaan Jual Beli Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan membawa akibat terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut. Salah satunya adalah tindakan untuk menjual harta bersama yang berupa tanah dan bangunan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena itu bagaimanakah Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T36930

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Samosir, Leony, author

Pembagian harta perkawinan menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 (analisis putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 192/Pdt.G/2001 mengenai pembagian harta perkawinan antara Hendry Ati dan Soni Halim stelah adanya perceraian)

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S22219

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fanni Dwi Abriyanti, author

Hibah Terhadap Harta Bersama oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus: Putusan Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3634 K/Pdt/1999 tanggal 16 Agustus 2001)

ABSTRAK
Seringkali PPAT tidak cermat dalam memeriksa keaslian dokumen setiap membuat akta, sehingga akta yang telah dibuat oleh PPAT dapat, keadaan inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai hibah terhadap harta bersama, karena dalam kasus ini, akta hibah PPAT dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan isteri, dikarenakan obyek hibah adalah harta bersama. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini, mengenai...

2007

T38054

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian