Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
MIMBAR 24(1-2)2008
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pemerintah telah menerbitkan PP no.6 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memuat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemempuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD) dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB). Dengan terbitnya PP ini, pemerintah daerah -mau tidak mau- harus siap menerima 'tugas tambahan' untuk melakukan kinerja pememrintahan...
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
There have been many,numerous and discussion on the community participation in enhacing the development of sub urbans in this globalization and transparancy era in both national and international and mass media...
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Diterbitkannya UU.No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah,pemerintah daerah memiliki kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk sektor kepariwisataan sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki daerah.......
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah untuk menyiakan peserta didik agar siap bekerja pada bidang tertentu.......
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Depok: Center for Japanese Studies University of Indonesia, 2003
352 LOC
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nur Widyasari, author
Universitas Indonesia, 2009
T26677
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
UI - Publikasi Universitas Indonesia Library
Pendanaan pendidikan merupakan salah satu masalah pelik yang dihadapi Perguruan Tinggi (PT) .Pada saat ini sumber dana yang diandalkan umumnya masih berasal dari masyarakat/orangtua berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya seleksi ujian masuk PT........
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak mengalami kegagalan ,hal ini dikarenakan doktrin comman prperty,sentralistik dan anti pluralisme hukum. akibatnya kebijakan seperti ini telah meciptakan permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir,seperti kerusakan ekologi pesisir dan laut,kemiskinan nelayan,konflik dan lain sebagainya........
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library