Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Ardila Fitri, author

Pembuatan Akta di Hadapan Notaris yang Didasari oleh Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 801/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL) = The Making of A Deed in The Presence of Notary Based on The Abuse of Circumstances (Case Study of South Jakarta District Court Decision Number 801/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL)

Tesis ini membahas kajian mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang menjadi dasar dalam pembuatan suatu akta autentik di hadapan Notaris berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta pengosongan. Pembuatan akta dihadapan Notaris haruslah dilakukan dengan itikad yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang dapat menyebabkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tobing, Donny Wahyu, author

Tinjauan hukum terhadap hukum acara persaingan usaha dalam perspektif due process of law : studi kasus pada putusan komisi Nomor 07 KPPU/l/2007 = Judicial study for the competition law procedure in perspective due process of law case study on the decision of commission number 07/KPPU/I/2007

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang disampaikan oleh LKPPUI terkait dugaan pelanggaran terhadap prinsip due process of law yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007. Menurut LKPPUI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah melanggar aturan mengenai jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan Komisi. Selain itu, para Terlapor...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44032

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fair trial : prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak

Jakarta: YLBHI, 1997

323.4 FAI

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dinar Shinta Ulie, author

Permasalahan kejahatan politik dalam perjanjian ekstradisi

Depok: Universitas Indonesia, 2001

S25663

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pengalihan wewenang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam lingkungan peradilan umum ditinjau dari asas sederhana, cepat daan biaya ringan

Dalam Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa apabila keadaan suatu daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain untuk mengadili perkara tersebut. Namun dalam KUHAP tidak disebutkan...

[Universitas Indonesia, ], 2005

S22139

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Keseimbangan kedudukan penuntut umum dengan terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Due Process of Law (studi kasus perkara pidana No. 821/Pid.B/2005/PN. JKT. UT)

Proses pemeriksaan di pengadilan merupakan salah satu tahap yang harus dilalui untuk dapat memutuskan suatu perkara pidana. Seperti yang sudah diketahui bahwa setiap putusan Pengadilan Negeri akan mempengaruhi pihak terdakwa dan keluarga bahkan dapat menimbulkan suatu rasa ketidakadilan bagi pihak yang diadili. Ketidakadilan dapat berupa terlalu cepatnya putusan diambil oleh...

Universitas Indonesia, 2007

S22035

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Cardozo, Benjamin N., author

The nature of the judicial process

London: Yale University Press, 1978

347.73 CAR n

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Jackson, Paul, author

Natural justice / Paul Jackson

London: Sweet & Maxwell, 1973

340.1 JAC n

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nur Annissa Rizki, author

Pertimbangan hakim yang bias rasial dalam putusan perkara pidana (studi kasus narkotika dengan terpidana warga negara asing putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST)

Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana yang mengandung unsur bias rasial dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), suatu pertimbangan harus berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22598

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dila Paruna, author

Tinjauan prinsip due process of law dalam penerapan larangan pengajuan pemeriksaan praperadilan bagi tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) (studi kasus dalam Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN.Pky dan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis) = The Review of the due process of law principle on the prohibition on filling of Habeas Corpus Examination Request for Suspects of The List of wanted persons (case study in Decision Number 4/Pid.Pra/2018/PN.Plk and Decision Number 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis)

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan larangan pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan bagi tersangka yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2018 apabila ditinjau dari prinsip due process of law sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian