Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query
Anton Sutrisno, author
Tesis ini membahas tentang kemandirian Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan adanya kebijakan rencana tuntutan (rentut) yang berlaku secara internal di Kejaksaan. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya, ia harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang. Rentut diberlakukan oleh Kejaksaan dengan berdasarkan SEJA No 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29300
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Jakarta: Pengayoman, 2000
345.023 IND s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ayernis Samah, author
Depok: Universitas Indonesia, 1991
S25349
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Marwan Effendy, author
Jakarta: Timpani Publishing, 2010
345.012 62 MAR k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2002
S22136
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
A public prosecutor acting on behalf of state has a monopolistic right to prosecute and wide discretion to make prosecution policy. A public Prosecutor may drop accusation or stop prosecution for the sake of public interest and transaction. the role of a public prosecutor is not only to investigate,...
343 JPIH 21 (1999)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tarigan, Fransisco, author
Hukum pidana bersyarat merupakan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang agar tidak muncul pengaruh buruk yang lebih berbahaya lagi bagi orang tersebut apabila dimasukan dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan pengaruh pidana tersebut terhadap masa depan pelaku tindak pidana.
Penegakan hukum di suatu negara dikatakan berhasil...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16620
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ryo Aditya Arifiansyah, author
UUD 1945 menyatakan secara tegas, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diperlukan institusi-institusi penegak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16450
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Oktavianus Pujianto, author
Dalam kehidupan manusia sengketa adalah suatu hal yang lazim terjadi, sehingga dibentuklah suatu badan yang khusus untuk memutus sengketa yang ada di masyarakat. Badan tersebut dikenal sebagai pengadilan. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi sangat formal sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan lambat. Berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S22119
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mohamad Nurhedi, author
Salah satu masalah penegakan hukum yang mendapat sorotan begitu tajam dari masyarakat adalah masalah buruknya kinerja, kualitas, dan integritas aparat penegak hukum. Fungsi pengawasan sebagai faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kinerja penegak hukum dianggap lemah dan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
