Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Soraya Oktarina, author

Tantangan organisasi bundo kanduang dalam mendorong representasi perempuan di lembaga legislatif Sumatera Barat = Organizational challenges bundo kanduang in promoting women s representation in legislative institutions of West Sumatra

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang peran dan tantangan yang di hadapi Organisasi Bundo Kanduang Dalam Mendorong Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif Sumatera Barat. Penelitian ini adalah penilitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memaparkan bahwa adanya Undang-undang No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

T50846

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yuli Nugraheni, author

Orientasi pemberitaan harian ekonomi dalam masalah otonomi daerah : Analisis isi pemberitaan masalah otonomi daerah di harian ekonomi Bisnis Indonesia dan harian ekonomi Neraca kurun waktu tahun 2000

Judul yang diambil dalam penelitian ini adalah Orientasi Pemberitaan Hariam Ekonomi dalam Masalah Otonomi Daerah - Analisis Isi Pemberitaan Masalah Otonorni Daerah di Harian Ekonomi Bisnis Indonesia dan Harian Ekonomi Neraca Kumn Waktu Tahun 2000 Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (case study), dengan tipe peneliiian muIt:`ca.se-multilevel anaLIsis. Berita harian...

Depok: Universitas Indonesia, 2001

T4915

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Marsma Arif Widianto, author

Dampak tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan di era otonomi daerah

Keberadaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan sistem administrasi negara Indonesia, tidak hanya atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai “aturan simbolis”, tetapi juga berdasar atas desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Selama ini masih memunculkan adanya konflik dan krisis diantara tingkatan pemerintahan, institusi perwakilan...

Jakarta : Biro Humas Settama Lemhannas RI , 2019

321 JKLHN 40 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Bhenyamin Hoessein, author

Desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia : akan berputarkan roda desentralisasi dari efisiensi ke demokrasi / Bhenyamin Hoessein

Depok: UI-Press, 1995

PGB 0077

UI - Pidato Universitas Indonesia Library

Diskriminasi Praktik Agama & adat dalamn naskah otonomi daerah

Tulisan ini memaparkan bagaimana negara ikut melegalisasi tindak kekerasan dan deskriminasi terhadap perempuan atas nama agama, adat dan morlaitas pasca penerapan otonomi daerah. budaya patriarkhi dalam praktik budaya adat dan agama masih memposisikan perempuan sebagai manusia kelas dua. perempuan dibebani segudang kewajiban dan minim hak. alih-alih perempuan sebagai simbol kesucian,...

390 JP 20:1(2015)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Desentralisasi dalam undang-undang otonomi daerah di era reformasi.

Semua proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Perkembangan hukum dipengaruhi oleh masyarakat, yang berati hukum itu merupakan manifestasi dari filsafat hidup, tata nilai, rasa susila, rasa kesopanan dari masyarakat dimana hukum-hukum itu berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah desentralisasi dalam undang-undang otonomi daerah di era...

348 JHUSR 8:1 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Safri Nugraha, author

Otoritas pemerintah daerah dalam konteks hukum internasional tinjauan hukum otonomi daerah

The development of democracy principles in Indonesia has promoted the policy of regional autonomy based on regional interest. The policy of regional autonomy needs to be supported by legal infrastructure in order to provide the certainty of the legal principle and justice value. In relation to the recent global development,...

2006

JHII-3-3-April2006-412

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ahmad Awaluddin Aras, author

Pengaruh Penyertaan Modal Daerah dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja BUMD DKI Jakarta = The Impact Capital Participation Of Local Governance and Good Corporate Governance to Performance of Local Owned

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, preferensi dan aspirasi daerah. Pembangunan kemandirian keuangan daerah salah satunya dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dalam menjalankan fungsinya dibebani oleh dua misi, yaitu misi pelayanan publik dan misi korporasi. Realisasi pencapaian BUMD...

Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kecenderungan "Aksi Kekerasan Massal" (Suatu tinjauan psikologi inteligen)

Pada bulan Juni 2006 adalah tepat satu tahun penyelenggaraan pemilihan (langsung) Kepala daerah sesuai Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang sistem pemerintahan daerah. Sejumlah kepala daerah (sekitar 200) tingkat kabupaten, kota maupun propinsi telah berhasil duduk sebagai kepala daerah masing-masing . Namun dalam proses penyelenggaraan pemilihan tersebut telah terjadi "Aksi...

IKI 2:12 (2006)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Suburbanisasi, Penataan perangkat eksekutif dan Pelayanan publik kota Depok di era Otonomy Daerah

The article discusses institutional structure of Depok municipality as a consequence of Government Regulation number 22/1999's implementation. concerning current socio-economics condition of depok municipality, the institutional structured is framed around suburbanization process. the process is largely a consequence of Depok suburbanization of Depok toward Jakarta which in turn transform...

302 JSI 15:1 (2005)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian