Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Ujianto Singgih Prayitno, author
ABSTRAK
Secara konstitusional Dewan Perwalilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat. DPR memiliki fungsi penetapan Anggaran Belanja Negara, bersama-sama Presiden membuat Undang-Undang, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap aspirasi rakyat ini DPR memiliki hak, yaitu (1) hak meminta keterangan kepada Presiden, (2) hak mengadakan penyelidikan,...
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Basuki Usdekiawan, author
According to 1945 Constitution amended during the General Assembly of the People Consultative Assembly in 1999, the House of Representatives as Legislative Institution has an important role. This has been proved by a shift of authority on drafting from the President to the House of Representatives on its legislation initiative....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T13967
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Reni Dwi Purnomosari
Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005
328 REN i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Election system is a main factor which will influence women representation in legislative bodies. In relation with this, law No. 10/2008 on elections of DPR, DPD, DPRD members has stipulated 30 % quota for women representatives in its various chapters, which made it more comprehensive compared to law No. 12/2003.......
KAJ 13(3-4) 2008
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pengkajian mengenai mekanisme penindakan terhadap Anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi dipandang perlu didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu pertama bahwa lembaga DPR RI saat ini berada pada posisi tertinggi dalam daftar kasus korupsi. Kedua, upaya pemberantasan korupsi merupakan komitmen bersama yang harus menjadi prioritas. Hasil kajian ini menunjukkan...
JLI 8:2 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Anak Agung Dian Onita, author
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar bicameral. Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem 'double check' yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat. Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam konstitusi dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42970
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
POL 3(1-2) 2012 (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Verdika Bagus Prasetya, author
Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR Jakarta sebagai upaya efektif dan efisien dalam melindungi aset negara supaya terhindar dari ancaman ini dilatarbelakangi yang mengakibatkan kerugian. Penelitian tesis oleh hasil observasi peneliti terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR MPR yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rosdiana, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, Teori Demokrasi, Teori Perwakilan, Etika, Moral, dan Kode Etik, serta Teori Pengawasan. Adapun konsep-konsep yang digunakan...
2017
T46994
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Marbun, Benedictus Nahot, author
Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006
328.3 MAR d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
