Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Witsqa Silmi Rachmani, author

Pembatalan Akta Jual Beli Tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga membayar kompensasi atas jual beli : studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 14/PDT.G./2017/PN.CMS. = The Revocation of the Land Sale and Purchase Agreement made by PPAT because the third party has not fulfilled paying the compensation for the sale and purchase of land rights : desicion study District Court of Ciamis Number 14/PDT.G/2017/PN.CMS.

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga untuk membayar kompensasi atas jual beli hak atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak; keterlibatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasan Halim, author

Pembatalan akta pelepasan hak dalam perolehan hak atas tanah bagi penerima hak (Analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 573/K/PDT/1997 Tanggal 30 Juni 1999)

Salah satu pilar pembangunan nasional yang mendapat prioritas utama adalah pembangunan bidang hukum; satu diantara sub bidang yang perlu mendapat prioritas utama adalah bidang pertanahan. Pembatalan akta pelepasan hak atas tanah, merupakan satu di antara permasalahan hukum di bidang pertanahan. Dikatakan demikian, karena dampak hukum atas pembatalan akta pelepasan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16438

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitorus, Tioma Nurshinta Margareth, author

Implikasi hukum atas pembatalan akta notariil perjanjian waralaba melalui putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 799/Pdt.G/2017/PN.Tng = Legal implications for the revocation of a notarized franchise agreement Subject to the Tangerang District Court Judgement Number 799/Pdt.G/2017/PN.Tng

ABSTRAK Waralaba di Indonesia berawal dari upaya pemerintah yang melihat waralaba sebagai suatu cara untuk menggiatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perkembangan waralaba tentunya harus didukung dengan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak, baik pihak pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee). Kerjasama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52280

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

J. Satrio, author

Hukum perikatan tentang hapusnya perikatan; Bagian 2

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

346.02 SAT h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Auzan Qasthary, author

PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. EMAS MINERAL MURNI DIKAWASAN HUTAN LEUSER ACEH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 91K/TUN/LH/2020 = REVOCATION OF MINING BUSINESS LICENSE PT. EMAS MINERAL MURNI IN ACEH'S LEUSER FOREST AREA ON THE JURISDICTION OF THE SUPREME COURT NUMBER 91K/TUN/LH/2020

Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marsha Ceniza, author

Pengalihan hak asuh anak terhadap ayah yang masih hidup; studi kasus putusan pengadilan negeri Depok No 100/ PDT.G /2012 /PN.DPK = Assignment of child custody against alive father case; study of Depok district court verdict No 100/ PDT. G/ 2012/ PN. DPK

Skripsi ini membahas tentang ayah yang memiliki kuasa asuh atas anaknya yang didapatkan melalui penetapan pengadilan namun penetapan tersebut digugat sehingga kuasa asuh anak dicabut dan dialihkan kepada wali yang merupakan kakek dan nenek dari si anak selama jangka waktu tertentu karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1)...

2014

S54446

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library