Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Krisna Fikri Adli, author

Analisis Formulasi Kebijakan Penurunan Besaran Tarif Sanksi Administrasi atas Penolakan Keberatan dan Banding Wajib Pajak = Analysis of Policy Formulation for Reduction of Administrative Sanction Tariff on Taxpayer Objection and Appeal Rejection

Pemberlakuan sanksi administrasi sebesar 50% untuk keberatan dan 100% untuk banding yang hasil keputusannya ditolak atau diterima sebagian dinilai tinggi sehingga dianggap tidak adil dan memberatkan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai formulasi kebijakan penurunan besaran tarif sanksi administrasi atas penolakan keberatan dan banding Wajib Pajak dalam...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shobi Kurnia, author

Kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam menetapkan sanksi untuk mengubah klausula perjanjian (studi terhadap putusan nomor 02/KPPU-L/2008 tentang pemberian hak pengelolaan reklame di lokasi outdoor Bandara Internasional Juanda) = Authority of the business competition supervisory commission (KPPU) to impose sanction for change clause agreement (study to the KPPU decision no. 02/KPPU-L/2008 concerning the granting of the outdoor advertisement board management rights at Juanda International Airport Surabaya

Tesis ini membahas tentang Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2008 dalam menetapkan sanksi untuk mengubah klausula perjanjian yaitu: Pertama, Apakah sanksi terkait mengubah klausula perjanjian telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, kedua, pertimbangan dari Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menetapkan sanksi berupa mengubah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42680

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Primayani Yustyasari, author

Pengawasan pengelolaan pajak daerah di pemerintah Kabupaten Pesisir Barat = Supervision management of local taxes in Pesisir barat district government

Penelitian ini membahas mengenai pengawasan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan utama. Pertama, penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat terhadap pengelolaan pajak daerah. Kedua,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45258

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fredy Matius Pasaka, author

Penerapan Sanksi Administratif Berupa Denda Berbasis Poin Kepada Penyelenggara Sistem Elektronik User-Generated Content (Studi Kasus Twitter) = The Implementation of Administrative Sanctions in the Form of Point-Based Fines on User-Generated Content Electronic System Providers (A Case Study of Twitter)

Twitter merupakan layanan media sosial yang dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di Indonesia, oleh karenanya Twitter perlu mematuhi aturan serta melakukan kewajiban-kewajiban sebagai PSE. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 mewajibkan PSE untuk menghapus informasi elektronik yang melanggar ketentuan di Indonesia dalam sistem elektroniknya dan menerapkan sistem poin dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Marissa Rahmadani Dewi, author

Keabsahan dan otentisitas akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan (studi kasus terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 477/PDT/2014/PT. BDG tanggal 21 Januari) 2015 = The validity and authenticity of the non presented and read out deed of sale and purchase agreement (case study on the high court of Bandung Number 477/PDT/2014/PT. BDG/ on January 21- 2015)

Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap aktanya dan menimbulkan kerugian bagi para penghadap, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai keabsahan dan otentisitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dihadapan para penghadap. Jenis penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46354

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadine Amarsha, author

Analisis variasi sanksi administratif dalam bentuk denda pada putusan persekongkolan tender (studi kasus putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/PDT.SUS-KPPU/2013 dan putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013) = Analysis of administrative sanctions variation in fine form at tender collusion verdict (case study of Mahkamah Agung Verdict No.118 K/PDT.SUS-KPPU/2013 and KPPU Verdict No.03/KPPU-L/2013) / Nadine Amarsha

ABSTRAK
Dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang beberapa kegiatan anti persiangan yang salah satunya adalah persekongkolan tender. Para pelaku usaha yang terbukti bersekongkol akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dimana salah satu sanksinya adalah denda minimum Rp.1.000.000.000,- dan...

2017

T47716

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ashanti Nurshafira Joesoef, author

Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepada Notaris Atas Pembuatan Akta Jual Beli Dan Akta Pengalihan Piutang Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta Nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV/DKIJAKARTA/IX/2020 = Imposition Of Administrative Sanction To Notary On Establishment Of Sell And Purchase Deed And Transfer Of Receivables Deed Based On The Decision Of Notary Regional Supervisory Board Area Of Dki Jakarta Provinces's Number 05/PTS/MJ.PWN.PROV/DKIJAKARTA

Penelitian ini membahas mengenai penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris yang melakukan pembuatan akta yang dimana mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejakat umu seharusnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Notaris hendaknya dalam melakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chandra Bagaskara, author

Sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap penyelundupan impor barang mewah di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor perkara 1038/Pid.B/2019/PN Plg = Administrative sanctions and criminal sanctions against smuggling of imported luxury goods in Indonesia based on the Palembang District Court Decision case number 1038/Pid.B/2019/PN Plg

Barang mewah adalah salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan di dalam kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat kalangan atas. Semakin banyak permintaan terhadap barang mewah dijadikan kesempatan untuk para penyelundup untuk memperoleh keuntungan dengan cara penyelundupan barang mewah. Barang mewah khususnya yang diperoleh melalui impor merupakan salah satu barang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yudhistira Pranadarma, author

Stabilitas Politik di bawah Sanksi Internasional: Studi Kasus Rusia Pasca Aneksasi Krimea dan Invasi Ukraina pada Tahun 2014 dan 2022 = The Political Stability under International Sanctions: A Case Study of Russia after the Annexation of Crimea and Invasion of Ukraine in 2014 and 2022

Sanksi dari dunia internasional menjadi salah satu ancaman bagi stabilitas politik suatu negara, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap legitimasi suatu rezim pemerintahan. Ancaman terhadap stabilitas rezim juga terjadi di Rusia khususnya pasca terjadinya aneksasi Krimea dan invasi Ukraina pada tahun 2014 dan 2022. Kedua invasi ini menyebabkan dunia internasional...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Afifah Satrianty, author

Tinjauan atas peraturan Walikota Bekasi Nomor 103 tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi = Analysis on the mayor of Bekasi regulation number 103 of 2019 concerning the removal of administrative sanction of land and building tax

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian