Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

A. Aulia Rahman, author

Hak anggota DPR dalam mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan pasca lahirnya undang - undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD = the rights of members of DPR RI to propose and to struggle for electoral district development program after implementation of act no 17 year 2014 on MPR DPR DPD and DPRD

Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62245

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Elza Faiz, author

Efektifitas Peran Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim (Periode 2005-April 2013) = Effectivity Role of Judicial Commission in Overseeing Judges (Period 2005-April 2013)

Komisi Yudisial lahir sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diorientasikan untuk membangun sistem checks and balances dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan. Sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2103

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alvin, author

Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara dalam Lembaga Kepresidenan di Indonesia = The standing of Ministry of State Secretariat on Indonesia's Presidential Institution

Penelitian ini membahas tentang lembaga Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dalam lembaga kepresidenan Indonesia selain terdapatnya lembaga Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden. Sampai dengan saat ini, masih dilakukan pembedaan antara Kementerian Sekrerariat Negara dengan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden meskipun diantaranya menjalankan tugas dan fungsi yang serupa yakni...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Erick Mario, author

Sejarah perkembangan Sekretariat Negara dan pemisahan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam sistem pemerintahan Presidensiil = State Secretariat development history and separation of State Secretariat Ministry and Cabinet Secretariat in the presidential government system

Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil tidak dikenal pemisahan kekuasaan Presiden sebagai kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of government). Oleh karena itu, praktik pemisahan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang dilakukan atas dasar pertimbangan pemisahan kekuasaan Presiden sebagai head of state dan head of government...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2103

T32579

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imam Muhasan, author

Proses penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perpajakan dalam rezim self assessment oleh direktorat jenderal pajak; study kasus perkara pajak Asian Agri Group tinjauan atas penerapan prinsip equality of arms dan checks an = Process of law enforcement for crime field of taxation in self assessment regime by the directorate general of taxation case; study Asian Agri Group tax case review of the application of principle of equality of arms and the checks and balances

Proses penegakan hukum pada dasarnya merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Proses penegakan hukum meliputi tindakan prefentif dan tindakan represif. Dalam skripsi ini, pembahasan dilakukan terhadap proses penegakan hukum dalam arti tindakan represif, yaitu proses penindakan terhadap para pelanggar hukum, dalam hal ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54422

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aqilah Ravel Muslim, author

Prinsip Check and Balances dalam Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu = The Principle of Check and Balances in the Issuance of Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) is associated with the Integrated Criminal Justice System

Skripsi ini akan membahas mengenai prinsip check and balances dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mengaitkan kepada Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Skripsi ini akan menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran penuntut umum dalam penyidikan setelah diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bila ditinjau dengan prinsip check and...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library