Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

A. Ridwan, author

Penanganan aset kredit non aset tranfer kit dalam rangka pengembalian keuangan negara

Pasca pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), segala permasalahan berkaitan aset kredit yang tersisa untuk sementara penanganannya diserahkan ke Kementerian Keuangan RI melalui Tim Pemberesan BPPN atau TP BPPN yang diketuai langsung oleh Menteri Keuangan. Pada tahun 2006, Tim Pemberesan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dinyatakan berakhir tugasnya dan dinyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27457

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Krisna Pramudita, author

Penilaian risiko fiskal terhadap kewajiban Kontinjensi APBN dalam bentuk tuntutan hukum menurut teori hukum keuangan publik = Fiscal risk audit of the contingent liabilities of state budget in law suit based on public finance theory law

[ABSTRAK
Dalam menjalan fungsi pemerintahan (bestuurs functie), pemerintah melakukan tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat dimana kedua tindakan hukum ini akan dapat bertentangan kepentingan masyarakat atau perorangan, sehingga dapat dikatakan tindakan Pemerintah rentan akan tuntutan hukum. Dikaitkan dengan keuangan negara putusan yang telah inkracht atas tuntuan hukum tersebut dapat menimbulkan...

2015

T42865

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dien Mochammad Iqbal Agung Anugrah, author

Implikasi penerapan teori pemisahan keuangan negara yang bersifat ekstensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara terhadap aktivitas bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk persero = Implication of extensive separation theory of state finance in act 17 2003 about state finance to the business activities of state owned enterprises soe in limited companies form

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan secara khusus yang berbentuk perseroan diharapkan memberi pemasukan yang signifikan bagi negara dari sektor usaha serta sarana memenuhi hajat hidup warga negara. Namun, di sisi lain adanya disharmoni terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga BUMN Persero tidak dapat secara optimal melakukan aktivitas usahanya. Metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S59831

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tofanstyo Tri Cahyono, author

Analisis kelayakan e audit untuk pemeriksaan keuangan negara pada badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia = Feasibility analysis of e audit for state finances audit of the audit board of the Republic of Indonesia

[ABSTRAK
Skripsi ini berfokus pada analisis kelayakan dari sistem e-audit yang digunakan oleh Pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Analisis kelayakan diperlukan agar BPK RI dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai dari hasil pemeriksaan serta dapat menggunakan teknologi dengan tepat guna sesuai dengan proses pemeriksaan keuangan negara. Penelitian...

Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

S61629

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Burtchett, Floyd Franklin

Corporation finance : policy and management

Lincoln: Clifford Milton, 1964

658.1 BUR c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Johns, Roe L.,

The economics & financing of Education : a systems approach / Roe L. Johns.

New Jersey: Prentice-Hall, 1975

379.13 JOH e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ahmad Yani, author

Hubungan keuangan antara pemerinta pusat dan daerah di Indonesia

Jakarta: Rajawali pers, 2013

336.01 AHM h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tati Yuliani, author

Proses pelaksanaan reviu harga perkiraan sendiri (HPS) pada inspektorat ii Kementerian Perhubungan Republik Indonesia = The Implementation process of owner estimate oe review at Inspectorate II of the Ministry of Transportation Republic of Indonesia

ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai proses pelaksanaan reviu HPS yang dilakukan di Inspektorat II Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebelum membahas mengenai reviu HPS tersebut, dalam laporan magang ini juga disinggung mengenai pemerintah dan salah satu perannya dalam mengelola Keuangan Negara, serta mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Reviu HPS merupakan kebijakan baru...

2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Mohamad Ichsan, author

Perencanaan Strategis Sistem Informasi: Studi Kasus Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan = Strategic Planning of Information Systems: A Case Study on Financial Education and Training Agency

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK merupakan unit eselon I di Kementerian Keuangan Kemenkeu yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan diklat dan sertifikasi di bidang Keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPPK telah menggunakan sistem informasi/teknologi informasi SI/TI untuk kegiatan pembelajaran dan administrasi. Namun, selama periode 2012-2016, kemampuan rata-rata BPPK menyelenggarakan...

Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Ahmad Yani, author

Hubungan keuangan antara pemerinta pusat dan daerah di Indonesia

Jakarta: Rajawali, 2009

336.01 AHM h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian