Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Adisty Fahira Pribadi, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jasa logistik yang menjadi sengketa pajak antara PT X dan Pemeriksa Pajak mengenai saat pengakuan pendapatan serta menganalisis pelaporan PPN terkait. Sengketa pajak tersebut muncul karena Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif atas pengakuan pendapatan transaksi jasa logistik karena teknik pemeriksaan ekualisasi di mana penjualan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Devina Hilda Sulistio, author
Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis PPN melalui pengurangan fasilitas PPN menjadi objek PPN yang diberikan pembebasan. Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka jasa asuransi memiliki kewajiban administratif baru yang harus dipenuhi sebagai pelaku kebijakan. UU HPP berlaku efektif pada 1 April 2022, dan belum ada peraturan pelaksanaannya saat...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mutiara Elisabet, author
Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkan
pajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital di
Indonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebut
melanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melalui
penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan,
komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mutiara Elisabet, author
Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkan
pajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital di
Indonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebut
melanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melalui
penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan,
komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Dian Lestari, author
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 memberikan batasan hak bagi Kuasa Bukan Konsultan Pajak untuk mewakili Wajib Pajak skala besar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2008 dan apakah dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatasi hak Kuasa Bukan Konsultan Pajak. Penelitian ini menggunakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Briliana Aiko Shiga, author
Pada 2021, pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur beberapa perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, salah satunya kebijakan pajak atas natura. Natura yang kini dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh), dapat menimbulkan kompleksitas antara pemotongan PPN terhadap natura yang digunakan sebagai pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Penelitian...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
