Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query

Pengaturan perluasan yurisdiksi pidana di suatu wilayah negara

Perluasan yurisdiksi pidana berdasar kan asas teritorial meliputi yurisdiksi ekstra teritorial di darat, yurisdiksi ekstra teritorial di laut dan yurisdiksi ekstra teritorial di udara Perluasan yurisdiksi pidana di wilayah darat muncul dengan adanya ?Extra Territoriality theory ? yang menimbulkan dua yurisdiksi yaitu yurisdiksi negara penerima dan yurisdiksr] dalarn Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. ...

Hukum dan Pembangunan Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 7-19, 2000

HUPE-30-1-(Jan-Mar)2000-7

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Laura Reggyna, author

Pengakuan putusan pailitan yurisdiksi asing di Indonesia dan beberapa negara: Jepang, Selandia Baru, Australia, Malaysia dan Singapura = Recognition of insolvency foreign judgement in Indonesia and some states: Japan, New Zealand, Australia, Malaysia and Singapore

Timbul permasalahan ketika terdapat putusan pengadilan asing atas pailitnya perusahaan yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara lain dan didirikan berdasarkan hukum setempat, dan perusahaan yang pailit tersebut memiliki aset yang lebih di negara lain. Secara kongkrit, keterkaitan masalah kepailitan dengan hukum perdata internasional dalam hal ini terletak bagaimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44991

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Joana Maleriluah, author

Yurisdiksi negara dalam kejahatan peretasan (hacking) ke dalam sebuah sistem instansi negara dari sisi hukum internasional = State jurisdiction towards (hacking) into a state agency system in perspective of international law

Skripsi ini membahas mengenai yurisdiksi negara dalam menangani tindak pidana hacking internasional bedasarkan Convention on Cybercrime. Metode penentuan yurisdiksi tindak pidana hacking dalam Convention on Cybercrime memakai prinsip teritorialitas, nasionalitas, dan prinsip lainnya yang diakui oleh peraturan domestik negara anggotanya. Bedasarkan analisis yang telah dilakukan, praktik negara-negara anggota Convention on...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S58745

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Harahap, Mustafa Djuang, author

Yurisdiksi kriminal di perairan Indonesia yang berkaitan dengan hukum internasional

Bandung: Alumni, 1983

341.44 HAR y

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Amir Martosedono, author

Praperadilan

Semarang: Dahara Prize, 1994

345.072 AMI p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hans Giovanny Yosua Sallata, author

Pengaturan Yurisdiksi Universal dalam Hukum Pidana Indonesia = Universal Jurisdiction in Indonesian Criminal Law

Yurisdiksi Universal merupakan konsep yurisdiksi hukum pidana yang mengatur bahwa suatu negara dapat memberlakukan hukum pidana nasionalnya kepada pelaku tindak pidana, dimanapun pelaku tersebut berada tanpa memperdulikan kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana maupun korbannya. Yurisdiksi universal telah dikenal dalam berbagai perjanjian internasional, jiga dalam hukum pidana nasional Indonesia. Oleh KUHP...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rufino Putra, author

Yurisdiksi Indonesia dalam sengketa data pribadi di cyberspace = Indonesian jurisdiction in regards to personal data dispute in cyberspace

Sengketa data pribadi yang terjadi di dalam cyberspace telah menyebabkan konflik kedaulatan dikarenakan mengingat sifat cyberspace yang dapat mengkoneksi berbagai jaringan komunikasi dapat menyebabkan bebeberapa negara berwenang untuk menerapkan yurisdiksinya. Dilihat dari hukum Indonesia sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberlakuan dari peraturannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Implikasi pembatasan yurisiksi peradilan militer terhadap elemen sistem hukum

KAJ 12:3 (2007)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ahmad Kusasi, author

Bentuk hubungan antarbangsa dalam enam naskah kontrak Kerajaan Indragiri dengan Pemerintah Hindia Belanda 1838-1892 = Forms of international relations in six manuscripts of the contract between Kingdom of Indragiri and the government of the Dutch East Indies 1838-1892 / Ahmad Kusasi

Kerajaan Indragiri di Pulau Sumatra dikenal sebagai kerajaan yang berperan penting dalam sejarah kerajaan di Nusantara. Di bagian timur, Kerajaan Indragiri berbatas langsung dengan Selat Malaka, sebuah kawasan yang dikenal sebagai pusat perdagangan sejak abad ke-14. Selain itu, Sungai Indragiri dapat dilayari dari pesisir timur hingga pedalaman Sumatra bagian tengah....

2018

T51988

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aulia Rahmi, author

Penerapan prinsip forum non conveniens dalam penentuan forum penyelesaian sengketa hukum perdata internasional di Indonesia: studi kasus: Bank Societe Generale dan Richard Bruce Ness = The application of forum non conveniens principle in determining the forum for private international law disputes in indonesia: case study: Bank Societe Generale and Richard Bruce Ness

Pada peristiwa di mana terdapat lebih dari satu forum tersedia untuk menyelesaikan sengketa, pengadilan perlu menentukan forum yang paling layak untuk mengadili sengketa. Layak atau tidaknya suatu forum merupakan persoalan lebih lanjut daripada kompetensi suatu pengadilan. Persoalan kelayakan forum diselesaikan dengan cara menerapkan prinsip forum non conveniens. Prinsip ini dibenarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S65183

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian