Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Lina Miftahul Jannah, author

Penguatan pemerintah daerah: antisipasi pelaksanaan UU Administrasi Pemerintahan: seri wewenang dan diskresi modul untuk fasilitator

Depok: FIA UI Press, 2018

352.63 LIN p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sarwoto, author

Administrasi pemerintahan Prancis

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

350.094 4 SAR a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Linda Astuti, author

Implikasi penerapan kewenangan diskresi pemerintah pasca undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan kaitannya dengan prinsip-prinsip good governance = Implication of discretion after law number 30 of 2014 on government administration and its relation with the good governance principles

Kewenangan Diskresi bagi pemerintah dalam prakteknya menimbulkan kontroversial Disatu sisi pemerintah gamang untuk menggunakan diskresi namun disisi lain dipandang sebagai bentuk ldquo kemerdekaan rdquo atau ldquo kebebasan bertindak rdquo tanpa batas hingga akhirnya mengakibatkan banyaknya pejabat pemerintah yang tersandung kasus hukum Hal ini dikarenakan pada saat itu belum adanya ketentuan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Junaedi, author

Ombudsman uni eropa; dasar hukum, peran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan mendapat yang diberikan oleh traktat uni eropa

Jakarta: Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, 2005

T23023

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aldo Serena Sandres, author

Diskresi dalam ‘pemadaman’ internet di Papua (Putusan TUN nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT) = Discretion in the case of internet shutdown in Papua (Administrative court decision number 230/G/TF/2019/PTUN-JKT).

Tindakan ‘Pemadaman’ Internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) telah menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat dan jurnalis yang berada di lokasi tersebut. Kemenkominfo mendasari tindakan ini dengan keadaan mendesak untuk melakukan ‘Pemadaman’ Internet demi mencegah terjadinya kerusuhan di lokasi tersebut. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lina Miftahul Jannah, author

Penguatan pemerintah daerah: UU Administrasi Pemerintah

Depok: FIA UI Press, 2018

350 LIN p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Irfan Ridwan Maksum, author

Ketidak-harmonisan berbagai subsistem dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia : Sebuah peta masalah

Jakarta: UI-Press, 2009

PGB 0501

UI - Pidato Universitas Indonesia Library

Hari Sabarno, author

Pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan pulau-pulau Indonesia di wilayah perbatasan

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan sebagaimana tersurat dalam alenia keempat yang juga merupakan visi dan cita-cita bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu : "...Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan...

2003

HUPE-XXXIII-1-Mar2003-67

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Joseph Harry Krisnamurti, author

Analysis of the responsibility of government institutions in returning state losses according to law number 30 of 2014 on government administration

Abstrak
The passage Law Number 30 of 2014 on Government Administration has raised its own problems due to its clauses regarding legal subjects that could be charged with reinstating state losses. This is due to the fact that such Law provides that government institutions can be determined as the party...

Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2019

340 JTKAKN 5:1 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Khairul Fadli, author

Implikasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap hukum acara peradilan administrasi negara = Implication of the law number 30 year 2014 on governmental administration toward state administrative law procedure

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan landasan baru dan menjadi induk hukum materiil peradilan administrasi negara. Sehubungan eratnya hubungan antara hukum materiil dengan hukum acara yang memuat prosedur formal pelaksanaan kaidah-kaidah hukum materiil tersebut, maka diperlukan kesesuaian antara subtansi dalam undang-undang peradilan administrasi negara dengan UU No....

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44883

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian