Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Analisis keleluasaan daerah Kota Tangerang dalam pelaksanaan otomomi daerah di bidang keuangan (2001-2004)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

S5867

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zainal Abidin, author

Propaganda media dalam bentuk representasi dominasi Kaum Yahudi-Amerika terhadap Amerika Serikat dalam bidang keuangan (Studi analisis Semiotika terhadap Serial Film Kartun Family Guy Episode When You Wish Upon a Weinstein)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

S5383

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Renny Ariyanny, author

Disgorgement of Profit Sebagai Reaksi Atas Kejahatan Korporasi Bidang Keuangan di Indonesia = Disgorgement of Profit: A Reaction of Financial Corporate Crimes in Indonesia

Sistem hukum Indonesia tidak memiliki aturan hukum khusus untuk mengatur kejahatan korporasi bidang keuangan, sementara efek negatif dari kejahatan ini sangat besar dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, selama ini penegak hukum yang menangani kejahatan ini mempergunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Pencucian...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marshall Pribadi, author

Pengaturan ketentuan materiil perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah (studi kasus : pengaturan tarif biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009) = Taxation and non tax charges substantial provisions within government regulation case study tariff regulation of telecommunication operating fee within the government regulation number 7 year 2009

Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S56150

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian