Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Rizky Muhammad Ikhsan, author

Analisa perbandingan kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pembentukan undang-undang menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 = Comparative analysis of the Authority of the Regional Representative Council in the Establishment Act by Act No. 17 of 2014, the Constitutional Court Decision No. 92/ PUU-X/2012 and the Constitutional Court Decision No 79/PUU-XII/2014

Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur pada Pasal 22D UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) menempatkan kedudukan DPD tidak setara dengan Presiden atau DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Lahirnya, putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47101

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Antara Cita-cita Konservasi dan Kerentanan Masuk Sandera Eksploitasi (kajian atas beberapa judicial review terhadap UU kehutanan)

JK 8:3(2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Tarigan, Rianita Rehulina, author

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal 30C Huruf H Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia = Juridical Review of Final and Binding Decisions of the Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016 Against Article 30C Letter H of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dalam prakteknya, Mahkamah Agung (MA) pernah menerima pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pengajuan PK tersebut menimbulkan pro dan kontra karena kekaburan norma sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dalam perkembangannya, dibentuk UU Nomor 11 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imran Ahmad, author

Pengaturan pengelolaaan kegiatan usaha hulu migas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Regulation the upstream oil and gas business activities after the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39207

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alfan Halifa Pasha, author

Implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang dibuat dalam proses kepailitan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII-2015 = Juridical implications of marriage agreements made in the bankruptcy process in connection with the decision of the constitutional court of the Republic of Indonesia Number 69/PUU/XIII/2015

Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang dibuat dalam proses kepailitan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015, serta peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung postnuptial agreement serta akibatnya bagi pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Sebelum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49592

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ari Lazuardi Pratama, author

ASPEK HUKUM UPAH PROSES DALAM PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA STUDI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 37/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGUJIAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD 1945 = The Legal Aspects of Process Wages during Employment Termination Disputes A Study on the Implementation of Constitutional Court Decision No. 37/PUU-IX/2011 regarding the Law Review No. 13 of 2003 on Manpower against the 1945 Constitution

Pengaturan mengenai pelaksanaan pembayaran upah beserta hak-hak lainya yang biasa diterima pekerja selama proses perselisihan PHK sesungguhnya telah jelas diatur dalam Pasal 155 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun perubahannya dalam Pasal 157A UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Khusus adanya upah proses dari skorsing yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Edwardo Warman Putra, author

Implikasi pengaturan dan penerapan pasal 7 ayat (4) undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit terhadap badan hukum khusus perumahsakitan: analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/PUU-XI/2013 = Implication of the application of article 7 (4) of law number 44 year 2009 on hospital towards legal entities in the hospital sector: legal analysis of the constitutional Court Decision number 38/PUU-XI/2013

ABSTRACT
Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit mengatur bagi badan hukum yang bidang usahanya perumahsakitan dilarang memiliki bidang usaha lain yang berada di bawah satu naungan badan hukum. Sedangkan PP Muhammadiyah merupakan badan hukum yang memiliki tiga bidang usaha, yaitu rumah sakit, pendidikan, dan keagamaan. Dengan ketentuan yang ada...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sengketa Pemilikada; Menegakkan Keadilan Dalam Hasil dan Proses (Analisis Putusan MK Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Gresik)

JK 8:5 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Disa Victoria Deran, author

Perbandingan Pengaturan Postnuptial Agreement sebelum dan setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Serta Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Indonesia dan Belanda = Comparison of Postnuptial Agreement between before and after The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/ 2015 and Its Legal Effects against Third Parties Based on Indonesian and Dutch Laws.

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai postnuptial agreement sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIII/2015, akibat adanya postnuptial agreement terhadap pihak ketiga yang telah membuat perjanjian sebelum pasangan suami isteri membuat postnuptial agreement berdasarkan hukum Indonesia dan Belanda serta peranan Notaris dalam pembuatan dan pengesahan postnuptial agreement...

2017

T48187

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rifki Wicaksono, author

Penanggguhan pelaksanaan upah minimum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015 = Suspension of minimum wages after post Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XII/2015

ABSTRAK
Adanya kebijakan Penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana diatur Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya telah menimbulkan penolakan dari para pekerja karena dianggap bertentangan dengan larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pengujian ketentuan Penangguhan pelaksanaan upah minimum itu pun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47713

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian