Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia dalam perbandingannya dengan Senat di Amerika Serikat dan House of Lords di Inggris

Universitas Indonesia, 2008

S25348

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Catur Alfath Satriya, author

Peran dewan perwakilan daerah dalam proses pemberhentian presiden di Indonesia = Role of regional representatives council in the presidential impeachment process in Indonesia

ABSTRAK
Sebagai kamar kedua, DPD seharusnya memiliki peran yang fundamental dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Lahir dari semangat reformasi, DPD seharusnya mampu menyuarakan aspirasi daerah di tingakt pusat. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan desain kelembagaan DPD di dalam UUD 1945 yang tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terlihat...

2016

S65486

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syamsudnin Haris, author

Kantor anggota DPD RI dan hubungan dengan daerah

Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP), 2010

328.598 SYA k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Barat dan Masyarakat Kota Depok, Jawa Barat terhadap peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pembangunan daerah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

S8666

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Swara nusantara

Jakarta: Nuansa Cipta Swara Nusantara,

340 SWANUS

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Muchammad Zaidun, author

Handbook on standing orders and parliamentary ethics

Jakarta : UNDP, [ tt ]

R 328.598 MUC h

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Satya Arinanto, author

Handbook on constituent relations and representation

Jakarta : UNDP, [date of publication no identified]

R 328.598 SAT h

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Gitta Nur Wulan, author

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstiusi nomor 79/PUU-XII/2014 = The function of legislation of DPD after MK decision NO 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...

2016

S63076

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anak Agung Dian Onita, author

Penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 92 puu x 2012 = Strengthening legislative function of the regional representative council following the constitutional court ruling no 92 puu x 2012

[ABSTRAK
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar bicameral Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem ldquo double check rdquo yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42970

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raihan Hudiana, author

Analisis penyelesaian sengketa internal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara = Analysis of the internal dispute settlement of the regional representative of the Republic of Indonesia in the perspective of constitutional law

Polemik terkait sah atau tidaknya jabatan pimpinan DPD periode 2017 - 2019 terus menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, bahkan hingga berakhirnya kepengurusan DPD. Menurut beberapa ahli hukum, pergantian pimpinan DPD yang dilakukan pada tahun 2017 bukan merupakan pergantian pimpinan yang sah, pasalnya pergantian tersebut dianggap menerobos aturan hukum yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian