Hasil Pencarian

Ditemukan 89 dokumen yang sesuai dengan query

Dinda Anggiagita, author

Kepastian hukum eksekusi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan/PKPU dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi kreditor separatis = The legal certainty of mortgage execution based on law no 4 of 1996 regarding mortgage rights and law no 37 of 2004 regarding bankruptcy law and suspension of payment in creating legal protection for secure creditor

Dengan meningkatnya pembangunan yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini yang menjadi latar belakang lahirnya lembaga jaminan Hak...

2014

S53488

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arie Budiman, author

Kedudukan hak tanggungan terhadap eksekusi jaminan dalam kepailitan

Dalam rangka menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa hutang piutang antara kreditor dan debitor secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui lembaga peradilan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (Faillissenient Verordening) Stb. 1905 - 217...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T19182

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Firdaus Abu Bakar, author

Penjaminan dan eksekusi atas hak tanggungan dalam lembaga sewa guna usaha (leasing) : Suatu analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang nomor:16/PDT-BTH/2000/PN.TNG

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab suatu pertanyaan tentang bagaimanana penjaminan dengan Hak Tanggungan dan eksekusinya pada lembaga sewa guna usaha (leasing). Sebagai bahan untuk menganalisa, diambil suatu putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 16/PDT.BTH/2000/PN.TNG. Pertanyaan tersebut muncul lantaran banyaknya permohonan eksekusi yang ditolak atau ditunda pelaksanaanya oleh...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T18944

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simamora, Petronella Maytea Lantio, author

Tinjauan yuridis terhadap pasal 60 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (studi kasus sengketa PT. Prima Jaya Indah v. PT Ever Pioneer, DKK dalam putusan pengadilan negeri nomor 681/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL.) = Legal review of the article 60 law numbers 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution case study dispute between PT. Prima Jaya Indah v. PT Ever Pioneer on district court decission number 681/PDT.G/2014/PN. JKT. SEL) / Petronella Maytea Lantio Simamora

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari keputusan dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan maksud untuk mempelajari penegakan arbitrase, upaya hukum terhadap putusan arbitrase serta kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pasal 60 UU No. 30/1999 (UU Arbitrase dan APS) menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan...

2016

T46529

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizki Amalia Yuliani, author

Eksekusi Hak Tanggungan Atas Satu Bidang Tanah dan Bangunan yang Tercatat sebagai Boedel Pailit pada Dua Perseroan Terbatas = The Execution of Mortgage Right over Land and Building As Bankruptcy Asset of Two Limited Companies

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Daniel Constantyn Adam, author

Implementasi Fiat Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Pasca Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 = Implementation of Fiat Fiduciary Guarantees in District Courts After the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019

Tesis ini membahas tentang Implementasi Fiat Eksekusi Jaminan Fidusia di pengadilan negeri sebagai akibat hukum dari adanya amar Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana setiap hukum atau peraturan perundangan tertulis seharusnya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari amar putusan Mahkamah Konstitusi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Arbani, author

Sistem Sanksi Dalam Pelanggaran Kumulatif Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Eksekusi Sanksi Yang Bersifat Condemnatoir (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/Pys/Mj.PWN.DIY/XI/2018) = :Sanctions System for Cumulative Violations of the Implementation of Notary Position and Execution of Condemnatory Sanctions (Case Study of the Decision of the Yogyakarta Special Region Notary Supervisory Council Number 09 / Pys / Mj.PWN.DIY / XI / 2018)

Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dian Anggraini, author

Pemasangan jaminan hipotik kapal laut dan pelaksanaan eksekusinya sebagai pelunasan pinjaman: studi kasus PT Bank Agroniaga Tbk dengan PT Pelayaran Samudra Persada - The establishment of hypothec on ship its execution as the full payment of debt (case study PT Bank Agroniaga Tbk vs PT Pelayaran Samudra Persada)

Kapal laut merupakan benda bergerak. Kapal laut dengan ukuran paling sedikit dua puluh meter kubik isi kotor dapat didaftarkan di Indonesia. Kapal laut yang telah terdaftar di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat diletakkan jaminan hipotik. Jaminan hipotik atas kapal laut adalah salah satu...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T24617

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Harahap, M. Yahya, author

Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata

Jakarta: Sinar Grafika, 2006

347.05 HAR r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Oudelaar, H.

Recht halen Inleiding in het executie-en beslagrecht / door H. Oudelaar.

pengantar pada ekskusi dan hukuma...

Deventer: Kluwer, 1995

R BLD 347.05 OUD r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian