Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Hilmi Adli Salamuddin, author

Analysis of Divestment Policy Towards Foreign Mining Companies Based on Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No.9 of 2017 in the Case Study of PT. Vale Indonesia = Analisis Kebijakan Divestasi Terhadap Perusahaan Pertambangan Asing Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.9 Tahun 2017 Studi Kasus PT. Vale Indonesia

Divestasi merupakan penjualan saham kepada pemerintah Indonesia, dengan tujuan menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Regulasi divestasi diatur dalam kontrak karya, Setelah kontrak karya berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan sehingga menempatkan pemerintah sebagai pemberi izin bukan sebagai pihak dalam kontrak, untuk ketentuan divestasi diresmikan melalui Undang-Undang Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhtar Yogasara, author

Aspek hukum perlindungan investor terhadap izin usaha pertambangan ditinjau dari undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara: studi kasus PT. Mikro Metal Perdana = The legal aspects of the protection of investors against mining business licenses of law No. 4 of 2009 about mineral and coal mining: case study PT. Mikgro Metal Perdana

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum PT MMP atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang sudah didapatkan melalui SK Menteri ESDM No. 3109 Tahun 2014 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 211/G/2014/P.TUN.JKT tanggal 14 Juli 2014, jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54312

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Hayati Wisnu Wardani, author

Pengalihan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya dalam perspektif hak menguasai negara berdasarkan pasal 33 ayat 3 uud 1945

Undang-Undang Dasar 1945, mengatur Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam mineral dan batubara, di mana kewenangan Pemerintah untuk mengatur diwujudkan dengan aturan tentang pengalihan IUP. Pasal 93 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain;...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39351

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian