Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Agustiah, author

Kalimantan Barat menuju ke negara kesatuan 1945-1950

Kalimantan Barat periode 1945-1950, tidak banyak diketahui oleh bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak begitu sulit bagi Belanda (NICA) untuk menguasai kembali daerah Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan tidak ada lagi tokoh yang menjadi pimpinan masyarakat. Mereka hampir semua dibunuh oleh Jepang, sedangkan yang masih hidup m asih terbayang...

1989

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Derajat Otonomi Daerah di dalam Negara Kesatuan dan di dalam Negara Bagian pada Struktur Negara Federal (Studi Terhadap Negara inggris dan Amerika Serikat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

S8569

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tri Widodo W. Utomo

Dekonsentrasi dan desentralisasi dalam diskursus negara kesatuan dan negara federal

There is no general agreemnet among sholars in the degree of decentralization in a certain country. There is also disagreement whether unitary states tend to be more centralized while federal states are likely more decentralized. Yet, comparing unitary and federal states in implementing decentralization and its variants is...

Bandung: Lembaga pengembangan administrasi STIALAN Bandung, 2012

JIA 9 : 1 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Wisnu Jaya Surya Putra, author

Pembentukan peraturan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia = Establishment of local regulations within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sejak era orde baru sampai dengan era reformasi serta analisis pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah saat ini seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan selain banyaknya peraturan daerah...

2018

T50443

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

William Aditya Sarana, author

Mekanisme pengujian peraturan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 137/PUU-XII/2015 dan nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam kerangka negara kesatuan = Mechanism of regional regulation review after contitutional court decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional court decision no. 56 /PUU-XIV/2016 in the framework of unitary state

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

NKRI bersyariah atau ruang publik yang manusiawi? : tanggapan 21 pakar terhadap gagasan Denny JA

Jakarta: Cahaya Budi Indonesia, 2019

959.8 NEG

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Najamuddin, author

Sulawesi selatan: pengumpulan antara negara federal dan negara kesatuan 1946-1949

Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai pusat pemelintahan NIT dengan Ibukotanya Makassar antara tahun 1946 hingga tahun I949 temyata sangat mengecewakan pihak Belanda Rencana Pemerintah Belanda menjadikan NIT sebagai ?Pilar Projek ? bagi negara-negara bentukan federal sesudahnya tidak beljalan lancar. Secara tak terduga, di selumh kawasan Sulawesi Selatan merupakan daerah basis Republiken penentang utama kchadiran negara...

Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2000

T5295

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Retnowati, author

Perbandingan pengawasan peraturan daerah dalam kerangka negara kesatuan: studi perbandingan negara Indonesia dengan Kolombia dan Bolivia = Comparison of local government regulation control within unitary state framework a comparative: study of Indonesia, Colombia and Bolivia

Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah tidak jarang menimbulkan permasalahan. Karena itu, pada negara kesatuan, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah lepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat. Tingkat pengawasan tersebut bergantung pada sistem penyelenggaraan desentralisasi yang dianut oleh suatu negara. Dalam skripsi ini, akan dibahas pengawasan peraturan daerah di negara-negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Elly Ranty, author

Dari RIS ke Negara Kesatuan RI

ABSTRAK
Sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sehingga menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak saat itu lahir ne_gara Republik Indonesia yang merupakan negara Kesatuan,se_bagaimana yang dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1.

Kemudian datang Belanda menuntut haknya atas wilayah Indonesia yang dulu...

1985

S12301

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizki Ananda, author

Daerah khusus dan istimewa : desentralisasi asimetrik dalam negara kesatuan di Indonesia = Spesial autonomous region and special area decentralization asymmetric in unitary state of Indonesia

ABSTRAK Pembentukan daerah otonomi khusus atau daerah yang bersifat istimewa, sekiranya perlu dimuat dan menjadi suatu landasan dalam menerjemahkan Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945. Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mempresentasikan pola desentralisasi asimetrik, namun pengaturan mengenai pembentukan daerah khusus di Indonesia tidaklah pernah diatur secara...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45519

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian