::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Chateryna Anggun Laurentia, author
Kedudukan hukum seorang anak yang akta perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh putusan mahkamah agung studi putusan mahkamah agung nomor 1483K/PDT/2015 = The legal standing of a child whose the parent s marriage certificate is annuled by the decision of the supreme court study of supreme court s verdict number 1483 K/PDT/ 2015
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai adanya pembatalan perkawinan yang merupakan tindakan pengadilan berupa putusan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah sehingga dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Dengan adanya akta perkawinan yang dinyatakan tidak sah maka dasar penerbitan akta kelahiran anak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48649
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Anadyas Ratna Nurina, author
Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh anak dari perkawinan pertama atas perkawinan kedua dari ayah: analisis putusan No. 5/Pdt.G/2016/PT.PBR = Annulment of marriage proposed by the child of the first marriage to the second marriage of the father: case study of Pekanbaru High Court’s verdict number: 5/PDT.G/2016/PT.PBR
Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan Pengadilan berupa pengeluaran keputusan yang di dalamnya menyatakan bahwa suatu perkawinan batal atau tidak sah. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengaturan secara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Anadyas Ratna Nurina, author
Pembatalan Perkawinan yang Diajukan oleh Anak dari Perkawinan Pertama atas Perkawinan Kedua dari Ayah (Analisis Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PT.PBR)
Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan Pengadilan berupa pengeluaran keputusan yang di dalamnya menyatakan bahwa suatu perkawinan batal atau tidak sah. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengaturan secara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Diza Faraskhansa, author
Pembatalan perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang dilakukan setelah kematian suami: studi kasus putusan pengadilan agama pandeglang nomor 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg = Annulment of polygamous marriage with the absence of wife s permission which done after the husband's death: analysis of the sentence of religious court of pandeglang No: 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg
Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan karena ketiadaan izin istri pertama yang dilakukan saat suami yang bersangkutan telah meninggal dunia. Perkawinan poligami boleh dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Penelitian ini merupakan penilitian dengan metode yuridis normatif dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62768
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Azka Ananda Arnita, author
Tinjauan Yuridis Daluwarsa Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk = Juridical Review of the Expiration of Marriage Annulment based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Case Study: Lolak Religious Court Decision Number 438/Pdt.G/2021/PA.Llk
Pembatalan Perkawinan merupakan keputusan pengadilan yang menyatakan sebuah perkawinan adalah tidak sah dan mengakibatkan perkawinan tersebut dianggap tak pernah terjadi. Skripsi ini hendak membahas mengenai sebuah permohonan pembatalan perkawinan yang dikabulkan atas dasar adanya poligami tanpa disertai dengan izin dari istri sah namun cenderung mengesampingkan ketentuan terkait daluwarsa pembatalan perkawinan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Friscarina, author
Keabsahan dan akibat hukum perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat (analisis putusan pengadilan agama Nomor 1551/PDT.G/PA.SBY) = The validity and legal consequences of polygamous marriage not in line with legal requirements analysis of judgement of the court of religion 1551/PDT.G/2012/PA. SBY) / Friscarina
Dalam hal seseorang ingin melakukan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan juga hukum agama pihak yang ingin melaksanakan poligami tersebut. Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan poligami adalah adanya izin dari isteri pertama. Dari uraian tersebut maka timbul permasalahan diantaranya bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46470
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author
Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Pembatalan Perkawinan serta Akibat yang Ditimbulkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan = Legal Position of Prenuptial Agreement Toward Annulment of Marriage Along with Its Cause According to Act Number 16 of 2019 Concerning Amendment to Act Number 1 of 1974 Concerning Marriage
Dengan adanya pembatalan perkawinan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia serta akibat yang ditimbulkan terhadap para pihak dan pihak ketiga. Akibat pembatalan perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perjanjian perkawinan di antara para pihak dalam perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali adalah harta tetap menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author
Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Pembatalan Perkawinan serta Akibat yang Ditimbulkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan = Legal Position of Prenuptial Agreement Toward Annulment of Marriage Along with Its Cause According to Act Number 16 of 2019 Concerning Amendment to Act Number 1 of 1974 Concerning Marriage
Dengan adanya pembatalan perkawinan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia serta akibat yang ditimbulkan terhadap para pihak dan pihak ketiga. Akibat pembatalan perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perjanjian perkawinan di antara para pihak dalam perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali adalah harta tetap menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Gideon Mario, author
Tinjauan yuridis hukum perkawinan mengenai pembatalan perkawinan karena kelainan seksual (Studi kasus Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2009/PA.JS) = Judical review of marriage law about marriage annulment due to sexual disorder (Verdict of South Jakarta Religious Court Number 0294/Pdt.G/2009/PA.JS)
Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan. Pada kenyataannya banyak sekali alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Bentuk penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang secara yuridis mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan. Pada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45447
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Yasmine, author
Analisis pembatalan perkawinan menurut undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (putusan Pengadilan Agama nomor xxx Pdt g 2011 PA JS dan putusan Mahkamah Agung nomor 41 K AG 2009) = Analysis of nullity comparative marriage act according number 1 of 1974 and compilation of islamic law religious court decision number xxx pdt g 2011 pa js and supreme court decision number 41 k ag 2009
Kasus pembatalan perkawinan terjadi hampir di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, hal ini terjadi karena masing-masing suami isteri memiliki karakter dan keinginan yang berbeda. Pembatalan perkawinan pada pengadilan agama Jakarta Selatan dan Putusan Mahkamah Agung Cimahi Bandung merupakan pembatalan yang tidak bisa dihindari. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33144
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>