Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Selo Selvieana, author

Pendaftaran sertifikat pertama kali dan pembatalan sertifikat pengganti atas nama tuan Tarmidi, desa Margamulya Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, (analisa kasus putusan pengadilan tata usaha negara Bandung nomor: 50/G/2013/PTUN-BDG) = Initial certificate registration and annulment of substitute certificate under the name of mr Tarmidi of Margamulya village West Teluk Jambe, District Karawang Regency (case analysis of court administration Bandung verdict number 50/G/2013/PTUN- BDG)

[ABSTRAK
Terjadinya kasus perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 50/G/2013/PTUN-BDG dimana terdapat gugatan pembatalan sertifikat pengganti membuka beberapa fakta bahwa telah terjadi beberapa permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan, yaitu adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi dalam proses pendaftaran tanah pertama kali yang menyebabkan sertifikat hak milik terbit tiga...

2015

T43075

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prima Annisa Widiastuti, author

Analisis pembatalan sertifikat hak atas tanah Gasibu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35PK/TUN/2009) = Analysis of the Gasibu lands rights certificate cancellation (legal analysis of supreme court decision number 35/PK/TUN/2009)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis status Tanah Gasibu dan pembatalan sertifikat hak atas Tanah Gasibu oleh Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 35 PK/TUN/2009. Dalam sengketa Tanah Gasibu, adanya ketidakjelasan status hukum atas tanah diakibatkan karena dualisme hukum tanah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44914

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Putranto, author

Pembatalan sertipikat hak milik di atas tanah hasil reklamasi pantai (tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 533K/TUN/2015) = Cancellation of certificate of land property right above coastal reclamation result (judicial review supreme court decision No 533K/TUN/2015)

PT. Sekar Kenaka Langgeng mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 1451 Tanggal 20 Mei 2014 karena tanahnya berada diatas tanah hasil reklamasi pantai yang dilaksanakannya. Sengketa tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung yang pada intinya hakim membatalkan sertifikat hak milik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46961

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Evan Richardo, author

Analisis pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat hak guna bangunan (HGB) dan sertipikat hak pengelolaan (HPL) : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 JO. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 178/B/2007/PT.TUN.JKT JO. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT = Analysis of the cancellation of land tenure that has been registered in the right to build certificate (HGB) and right to manage certificate (HPL) : study case of the Decision of Judicial Review by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 as amended to the Decision of State Administrative High Court of the Special Capital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT as amended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number 14/G/2007/PTUN.JKT / Evan Richardo

ABSTRAK
Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaran hak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atas tanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalah bagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakah Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38725

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian