Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

UU RI No. 31 tahun 1997 : Undang-undang peradilan militer : UU RI No. 31 tahun 1997 undang-undang peradilan militer UU RI No.27 Th. 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi dilengkapi dengan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Jakarta: Sinar Grafika, 1999

343.014 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

M. Karjadi, author

Himpunan undang-undang hukum militer : KUHPT-KUHDT-PDT dan HAPT

Bogor: Politeia, [date of publication not identified]

343.014 KAR h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

30 tahun perkembangan peradilan militer di Negara Republik Indonesia

Jakarta: Indra Djaja, 1976

343.014 3 TIG

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Buaton, Tiarsen, author

Peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia: studi tentang kedudukan dan yurisdiksinya periode 1945-2008

Sistem peradilan militer yang berlaku di dunia berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada ahli yang menggolongkan sistem peradilan militer didasarkan pada tiga sistem hukum yang berlaku di dunia ini, yaitu common law sysrem, roman law system dan socialist law sysrem. Namun beberapa ahli yang lain menggolongkan sistem peradilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

D1137

UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library

Jakarta: Sinar Grafika, 1998

343.014 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku II

Jakarta: JICA, 2006

347.013 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Implikasi pembatasan yurisiksi peradilan militer terhadap elemen sistem hukum

KAJ 12:3 (2007)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Jelli Rita, author

Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan Umum dalam hal Melakukan Tindak Pidana Umum

Penulisan ini mengkaji Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Hal ini bertitik tolak dari pasal 3 ayat 4 huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Kemudian diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T38073

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Peni Saptaning Putri, author

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan peradilan militer dalam mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca berlakunya Undang-undang TNI / Peni Saptaning Putri

ABSTRAK
Tesis ini mengkaji Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan...

2009

T37251

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Peni Saptaning Putri, author

Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI = Yuridical Review at Authority of Military Court on Judgment Indonesian Soldier That in Case Criminal Action After Placing Indonesian Army Law

Tesis ini mengkaji Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26085

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian