Hasil Pencarian

Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query

Irawan Soejito, author

Teknik membuat peraturan daerah / Irawan Soejito

Jakarta: Bina Aksara, 1983

352.01 IRA t (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Djoko Prakoso, author

Proses pembuatan peraturan daerah dan beberapa usaha penyempurnaannya

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

352.01 DJO p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Irawan Soejito, author

Peraturan-daerah : dasar-dasar hukumnya dan cara membuatnya / Irawan Soejito

Jakarta: J.B. Wolters, 1952

340 IRA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Irawan Soejito, author

Teknik membuat peraturan daerah

Jakarta: Bina Aksara, 1989

350 IRA t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Irawan Soejito, author

Pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah...

Jakarta: Bima Aksara, 1983

340 IRA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Penyusunan peraturan daerah yang partisipatif

Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2003

348.02 PEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pelaksanaan fungsi legilasi Dewan Perwakilan rakyat daerah kota Yogyakarta periode 2004 - 2009

Based on an analysis using the factors deemed affecting Yogyakarta Regional Representative Council (DPRD): policy factors, organizations, and environment, there are opportunities and challengers that have to be faced by the (DPRD) to carry out the function succesfully. One the opportunities is the avability of facilities ...

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mochammad Iqbal Cakrabuana, author

Kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah setelah putusan MK no. 137/PUU-XIII/2015 dan putusan MK no. 56/PUU-XIV/2016 = Central government authority on supervision of local regulations after the contitutional Court Decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional Court Decision no. 56 /PUU-XIV/2016

ABSTRACT
Negara Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Misdyanti, author

Fungsi pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah

Jakarta: Bumi Aksara, 1993

352 MIS f (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Barus, Sonia Ivana, author

Kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri sebagai executive control terhadap pemerintah daerah = Regional regulation annulment by minister of internal affairs as executive control for regional government

Nama : SONIA IVANA BARUSNPM : 160 693 4613Program Studi : Ilmu Hukum-Hukum KenegaraanJudul : ldquo;Kewenangan Pembatalan Peratuan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Executive Control terhadap Pemerintah Daerah rdquo; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dengan instrumen berupa Peraturan Menteri, diberikan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian