Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Diza Faraskhansa, author

Pembatalan perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang dilakukan setelah kematian suami: studi kasus putusan pengadilan agama pandeglang nomor 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg = Annulment of polygamous marriage with the absence of wife s permission which done after the husband's death: analysis of the sentence of religious court of pandeglang No: 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg

Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan karena ketiadaan izin istri pertama yang dilakukan saat suami yang bersangkutan telah meninggal dunia. Perkawinan poligami boleh dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Penelitian ini merupakan penilitian dengan metode yuridis normatif dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62768

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Friscarina, author

Keabsahan dan akibat hukum perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat (analisis putusan pengadilan agama Nomor 1551/PDT.G/PA.SBY) = The validity and legal consequences of polygamous marriage not in line with legal requirements analysis of judgement of the court of religion 1551/PDT.G/2012/PA. SBY) / Friscarina

Dalam hal seseorang ingin melakukan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan juga hukum agama pihak yang ingin melaksanakan poligami tersebut. Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan poligami adalah adanya izin dari isteri pertama. Dari uraian tersebut maka timbul permasalahan diantaranya bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46470

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Niken Rahayu, author

Implikasi hukum penggunaan dokumen atau keterangan palsu dalam perkawinan poligami menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Perkawinan poligami di Indonesia belakangan terlihat di permukaan dan menjadi wacana dalam pergaulan hidup masyarakat dengan diberikan penganugerahan poligami award kepada pelaku poligami yang dipandang sukses dalam rumah tangga dan pekerjaan, yang tentu saja menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Terlepas dari pro dan kontra dengan pemberian award tersebut, hal...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16399

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Naqiya Nazzaha, author

Analisis gugatan pembatalan perkawinan akibat poligami setelah kematian suami serta akibat hukumnya terhadap anak dan harta (studi kasus putusan pengadilan agama Jakarta Timur no. 1999/Pdt.G/2010/PA JT jo. putusan pengadilan tinggi agama Jakarta no. 0106/Pdt.G/2011/PTAJK) = Analysis of the lawsuit of marriage cancellation due polygamy after husband death and legal due to the child and assets (a case study of religion court decision no. 199/Pdt.G/2010/PA JT jo. religion high court decision of Jakarta no. 0106/Pdt.G/2011/PTAJK)

Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang menuju pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam bahasa umum lazim dinamakan membentuk keluarga yang sakina, mawaddah dan warahmah, penuh dengan kedamaian dan limpahan kasih sayang. Sejalan dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42665

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisa, author

Akibat hukum pencabutan gugatan pembatalan perkawinan poligami dengan penipuan terhadap keabsahan dan pembagian harta bersama perkawinan poligami (Studi kasus penetapan pengadilan agama Jakarta Utara nomor 365/PDT.G/2019/PA.JU) = Legal consequences of withdrawing lawsuit for the cancellation of polygamous marriages with fraud to the legality and sharing of polygamous marriages assets (Case study of the rulling of The North Jakarta religious court number 365/PDT.G/2019/PA.JU).

Dalam pelangsungan perkawinan poligami kerap ditemukan pelanggaran, yaitu dilangsungkan tanpa adanya izin isteri dan izin Pengadilan. Tesis ini membahas mengenai pencabutan gugatan pembatalan perkawinan poligami oleh isteri pertama berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 365/Pdt.G/2019/PA.JU. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana akibat hukum pencabutan gugatan pembatalan perkawinan oleh isteri pertama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Devina, author

Tinjauan yuridis pengesahan anak luar kawin yang lahir dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan: studi kasus: penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. = Juridical review of legalizing out-of-wedlock children born in unregistered polygamous marriages: case study: Verdict number: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst.

Lahirnya seorang anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan fenomena yuridis yang tidak dapat dipungkiri. Peristiwa seperti ini dapat membawa konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap anak luar kawin yang bersangkutan, dimana di dalam hukum kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang lahir...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Meidianti Hanifasari, author

Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap perkawinan yang telah berakhir karena kematian: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 5/PDT/2016/PT.PBR = Annulment of polygamous marriage by heirs towards marriages that have ended due to death: analysis of the sentence of High Court of Pekanbaru case number 5/PDT/2016/PT.PBR

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. Namun tidak sedikit pasangan yang tidak mengikuti peraturan tersebut, sehingga terhadap perkawinan ini dapat dilakukan pembatalan. Dengan adanya pembatalan perkawinan ini memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang mendapatkan kerugian dari perkawinan tersebut, terutama anak terlebih lagi apabila salah satu pihak sudah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabila Anindya Putri, author

Mekanisme Antisipasi dalam Perkawinan yang Menyalahi Ketentuan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS) = Anticipatory Mechanisms in Marriage that Violate the Provisions of the Marriage Law (Case Study of Decision Number 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)

Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menuju pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan Undang-undang Perkawinan yang menganut asas monogami. Asas monogami ini sendiri tidak mutlak melainkan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Luthfi Hasan Ishaq, author

Harta Bersama Perkawinan Pertama Yang Dialihkan Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 348/Pdt/2022/PT Mdn) = Jointly Owned Property Of The First Marriage Transferred Based On A Sale And Purchase Agreement Without The Consent Of The First Wife (A Study Of Medan High Court Decision Number 348/Pdt/2022/PT Mdn)

Perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pertama dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari istri pertamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP jo Pasal 92 KHI. Namun dalam kasus yang penulis bahas suami menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan dan izin dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahimah Syamsi, author

Pembagian Harta Warisan Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 39/PDT.G/2020/PTA.MTR.) = Distribution of Inherited Assets to Internal Joint Assets Polygamous Marriage (Study of Decision of the Second-level Religious High Court Number 39/PDT.G/2020/PTA.MTR.)

Salah satu permasalahan dalam perkawinan poligami adalah apabila suami yang meninggal pernah melakukan perceraian pada salah satu istrinya, namun harta bersamanya belum dibagi. Hal ini disebabkan, banyak masyarakat belum mengetahui cara pembagian harta warisan terhadap harta bersama pada perkawinan poligami terutama dalam syariat Islam. Dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian