Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Haar, B. ter, author

Peradilan pengadilan negeri (landraden) menurut hukum tidak tertulis

Djakarta: Bhratara, 1972

347.026 HAA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Haar, B. ter, author

Peradilan pengadilan negeri menurut hukum tidak tertulis

Jakarta: Bhratara, 1972

347.02 HAA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nurlisa loebby, author

Fungsi dan wewenang hakim ditinjau dari hukum acara pidana

ABSTRAK
Dengan telah diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah ditetapkan pula bahwa kita menganut sistim Peradilan Pidana yang terpadu, sehingga di dalam pelaksanaan Peradilan Pidana merupakan suatu kesatuan pendapat maupun proses dalam mencari keadilan. Maka diperlukannya suatu keterpaduan dalam pelaksanaan Peradilan Pidana terutama untuk tercapainya efektifitas dari pencegahan, pemberantasan kejahatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lubis, Sulaikin, author

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia

Jakarta: Kencana, 2006

347.01 LUB h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Siahaan, Maruarar, author

Hukum acara mahkamah konstitusi Republik Indonesia

Jakarta: Konstitusi Press, 2005

342.06 SIA h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fahad, author

Gugatan intervensi dalam perkara keberatan di pengadilan negeri atas putusan komisi pengawas persaingan usaha

UU No. 5 Tahun 1999 selain mengatur permasalahan hukum persaingan usaha, juga mengatur permasalahan hukum acara dari penegakan hukum persaingan usaha. Masalah muncul dalam konteks hukum acara persaingan usaha dikarenakan adanya upaya gugatan intervensi dalam perkara keberatan di Pengadilan Negeri atas putusan KPPU. Selama ini gugatan intervensi hanya dikenal dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22569

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ervan Saropie, author

Lembaga hakim komisaris sebagai pengganti praperadilan dalam RUU KUHAP (suatu pembaharuan hukum acara pidana Indonesia)

Mekanisme lembaga Praperadilan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya karena dianggap banyak merugikan masyarakat pencari keadilan, sehingga banyak bermunculan pendapat dan pandangan yang menginginkan agar lembaga Praperadilan digantikan oleh Hakim Komisaris yang diajukan dalam RUU KUHAP 2008. Konsep lembaga hakim Komisaris yang diajukan dalam RUU KUHAP 2008 merupakan suatu...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22579

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Abdurachman Sidik Alatas, author

Kedudukan Bukti Baru Dalam Upaya Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Temasek Holding Ltd. No.02/KPPU/2007/Pn.Jkt.Pst) = Status of New Evidence in Objection Process to The Decision of The Commission For The Supervision of Bussiness Competition. (study case: Temasek Holding Case Number 02/kppu/2007/PN.JKT.PST

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan ada tidaknya suatu pelanggaran terhadap perkara persaingan usaha juga menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang divonis bersalah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU itu sendiri. Terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPPU, melalui Perma...

2012

S43144

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Jessica Petra Natasha, author

Perbandingan pengaturan asset tracing tindak pidana money laundering di Indonesia terhadap pengaturan asset tracing tindak pidana money laundering di Yunani dalam hal korupsi sebagai tindak pidana asal = Comparative of Indonesian money laundering asset tracing regulation to Greek money laundering asset tracing regulation in terms of corruption as the predicate crime / Jessica Petra Natasha

ABSTRAK

Nama : Jessica Petra Natasha

NPM : 1506725716

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul ...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tiwie Wulandari, author

Implementasi kewenangan hakim dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika terutama diterapkan pada putusan akhir baik apabila terdakwa tidak terbukti ataupun terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan yang demikian besar yang dimiliki oleh Hakim membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 dimana didalamnya terdapat batasan tentang klasifikasi terdakwa yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1518

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian