Hasil Pencarian

Ditemukan 85 dokumen yang sesuai dengan query

Wildan Suyuthi, author

Pemecahan permasalahan acara perdata peradilan agama

Jakarta: Tatanusa, 2002

347.01 WIL p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

R. Soeroso, author

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata : tentang upaya hukum

Jakarta: Sinar Grafika , 2012

340.159 8 SOE y

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Nasir, author

Hukum acara perdata

Jakarta: Djambatan, 2003

347.05 MUH h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Panggabean, H.P., author

Pendalaman kemahiran beracara (Perdata): suatu bahasan terhadap praktik peradilan secara umum

Jakarta: Jala Permata, 2007

347.01 PAN p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Abdul Manan, author

Penerapan hukum acara perdata dilingkungan peradilan agama

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

347.05 ABD p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lilik Mulyadi, 1961-, author

Hukum Acara Perdata : menurut teori dan praktik peradilan Indonesia

Jakarta: Djambatan, 2002

347.05 LII h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

R.M. Sudikno Mertokusumo, author

Hukum acara perdata Indonesia

[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]

347.055 98 SUD h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Abdul Manan, author

Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama

Jakarta: Kencana, 2005

347.05 ABD p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aditya Salim, author

Analisis ilmu perundang-undangan dan penafsiran Undang-Undang terhadap rumusan pengaturan mengenai hak mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam uu nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan uu nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana = The analysis of legislation theory gesetzgebungslehre and interpretation theory of law upon the rights to file a case review herziening under act number 48 year 2009 on judicial power and act number 8 year 1981 on criminal procedure

Untuk dapat menjalankan fungsinya yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, sebuah undang-undang tentu harus dirumuskan secara jelas, tidak mengandung kecacatan substansial, dan tidak menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Merupakan sebuah tanggung jawab bagi perancang peraturan perundang-undangan dan merupakan fungsi dari Ilmu perundang-undangan untuk mewujudkan hal tersebut....

Universitas Indonesia, 2014

S54028

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

R. Tresna, author

Komentar atas reglemen hukum acara di dalam pemeriksaan di muka pengadilan negeri atau HIR / R. Tresna

Jakarta: Pradnya Paramita, 2000

347.02 TRE k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian