Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan

JK 10:2 (2013)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Muhammad Hafidz Ramadhani, author

Permasalahan hukum dari pemekaran daerah terhadap aset aset milik daerah induk dan daerah hasil pemekaran = Legal issue of regional expansion against assets of parent region and region of the results of expansion

Skripsi ini membahas permasalahan hukum yang terjadi dari pemekaran daerah, khususnya permasalahan pada penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya. Penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya sudah diatur jangka waktu maksimalnya yaitu satu tahun namun pada kenyataannya penyerahan ini dapat memakan waktu selama bertahun-tahun karena tidak adanya...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S57088

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zulkifli Abdullah, author

Kontestasi elit lokal dalam konflik politik pemekaran daerah (studi kasus konflik pemekaran Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat) = Contestation of local elites in the political conflicts of regional expansion (case study of political conflict for the establishment of Mamasa Regency West Sulawesi) / Zulkifli Abdullah

ABSTRAK
Tesis ini membahas kontestasi elit lokal dalam konflik pembentukan Kabupaten Mamasa dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, modal dan ranah (field). Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini mengkaji perpecahan internal elit Mandar dalam merespon kebijakan pemekaran daerah melalui penetapan Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan...

2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harry Setya Putra, author

Penyelesaian sengketa tapal batas antar kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah = Settlement of border inter-regency/city border disputes based on law number 23 of 2014 concerning regional government

Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengajukan pemekaran daerah. hal ini di sebabkan oleh model pemerintahan yang sentralistik di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54860

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ficky Utomo, author

Kegagalan upaya pemekaran daerah di Indonesia (Studi kasus gerakan presidium pembentukan Provinsi Cirebon dalam upaya pemekaran Provinsi Cirebon periode tahun 2000-2018 = The failure of regional expansion efforts in Indonesia (Case study of the presidium movement for the establishment of the Province of Cirebon in the efforts to expand Cirebon Province for the period of 2000-2018.

Penelitian ini membahas mengenai Kegagalan Upaya Pemekaran Daerah di Indonesia (Studi Kasus Gerakan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon Dalam Upaya Pemekaran Provinsi Cirebon Periode Tahun 2000-2018). Penelitian ini menggunakan Teori Gerakan Sosial, Teori Political opportunity structure, Teori Resources mobilization theory, dan Teori Collective Action Frames di dalam membedah persoalan penelitian yang...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

T55233

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Armalia Sarah, author

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Letak Objeknya Mengalami Pemekaran Wilayah di Jakarta Selatan = The Role of Land Deed Officials In The Transfer of Land Rights to Former Customary Property Rights Whose Location is Subject to Regional Expansion in South Jakarta

Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian