Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query

Dwi Tiyasih, author

Akibat Hukum Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Nomor 84/Pdt.G/2019/Pta.Jk) = The Legal Consequences Of The Implementation Of The Office Notary In The Making OF The Deed Of Will (The Analysis Of The High Religious Court Decision Case Number: 84/Pdt./2019/PTA.JK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat dengan UUJN. Kewenangan atributif tersebut antara lain adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dibidang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Susi Aliani, author

Masalah pembatalan hak atas tanah yang termasuk aset pemerintah daerah: Analisis eksekusi keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125K/TUN/2004 Tanggal 20 Pebruari 2006

[ABSTRAK
Pelaksanaan Eksekusi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No. 125K/TUN/2004 tertanggal 20 Pebruari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap,tidak berjalan dengan semestinya. Putusan yang terkait dengan sengketa tanah terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta - yang sejak tahun 2000 dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta (Pemerintah Kota Solo) secara yuridis dan fisik -dimenangkan...

2011

T44138

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andrea Arimurti, author

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami oleh isteri pertama terhadap pembagian harta bersama dan hak-hak isteri kedua : studi kasus putusan pengadilan tinggi agama Pekanbaru nomor 42/pdt.g/2017/pta.pbr = Legal consequences resulted by the annulment of polygamous marriage by the first wife towards the division of matrimonial property and the second wife's rights : case study on the verdict of Pekanbaru religious high court no. 42/pdt.g/2017/ pta.pbr

Penyimpangan yang terjadi demi memenuhi keinginan suami untuk menikahi lebih dari seorang isteri, terkadang dilakukan dengan melakukan pemalsuan dokumen isteri pertama agar suami bisa menikah tanpa izin. Tesis ini membahas pembatalan perkawinan poligami dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.42/Pdt.G/2017/ PT.Pbr yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang No.532/Pdt.G/2016/PA.Bkn. Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54496

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dianissa Octavia, author

Pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua yang dilakukan seorang suami katolik berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum kanonik (analisis putusan pengadilan nomor 1833 K/Pdt/2012) = Annulment marriage of second marriage by a catholic husband based on marriage and canon law no 1/1974 (analysis of supreme court decision no 1833 K/Pdt/2012)

Pada skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua yang dilakukan seorang suami katolik. Penelitian ini difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan Nomor 1833 K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian berupa penelitian deskriprif analitis dan pendekatan kualitatif. Suatu Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Desi Rohayati, author

Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/PDT.G/2019/PA.KBM) = Legal Consequences of Marriage Annulment Due to Invalid Marriage Guardians According to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (Case Study of Jugdment Number: 2879/PDT.G/2019/PA.KBM)

Pembatalan perkawinan masih terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum. Salah satu contohnya ialah putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm, pengajuan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut dikarenakan wali nikah yang tidak sah. Tujuan penelitian ialah untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Carolina Maria Anggreini, author

Pengaturan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik : studi kasus Putusan Nomor 58/PDT.G/2013/PN.CBN dan Keputusan Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Jakarta Nomor 5/6.7.16/2014 = Divorce regulations reviewed from Law No. 1 of 1974 Canon Law : case study of Court Verdict No.58/PDT.G/2013/PN.CBN the Church Tribunal of the Roman Catholic Archdiocese of Jakarta Verdict No.5/6.7.16/2014 / Carolina Maria Anggreini

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sahnya perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masingmasing, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi perceraian. Dalam pandangan Hukum Kanonik tidak mengenal dan mengatur mengenai perceraian karena perkawinan bersifat satu dan tidak dapat diputuskan namun Hukum Kanonik mengatur pemutusan ikatan perkawinan dan anulasi. Perceraian yang diputuskan di Pengadilan...

Universitas Indonesia, 2015

S58742

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hadi Marendra Muhammad, author

Penyalahgunaan Keadaan terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang, Akta Kuasa untuk Menjual, dan Akta Perjanjian Pengosongan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Pti = Abuse of Circumstances of The Creation of The Deed Guarantee Submission as Debt Settlement, Power Act to Sell, and Deed of Discharge Based on Decision Pati District Court Number 24/Pdt.G/2019/PN.pti.

Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan akta Notaris. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban serta menjaga kepentingan para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak terjaganya kepentingan para pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dennis Andara, author

Eksepsi kompetensi absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional (Studi kasus: PT Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation) = Absolute competence exception as the legal grounds for rejection of the request for the annulment of the international arbitral awards (Case study: PT Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation)

[ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan...

2015

S59053

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rena Restriana, author

Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam: analisis putusan pengadilan agama no. 468/Pdt.G/2014/PA.Trk = Marriage annulment by reason of coercion and threat overviewed by law number 1 year 1974 and compilation of Islamic law: an analysis of religious court decision number 468/Pdt.G/2014/PA.Trk

Dampak negatif dari arus globalisasi yang masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah melonggarnya batasan moral yang menjadi pegangan masyarakat selama ini. Hal tersebut menyebabkan hubungan seksual sebelum melangsungkan perkawinan seringkali dianggap menjadi hal yang biasa. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S68150

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ricky Hendrika, author

Kompetensi Pengadilan Negeri Indonesia dalam Mengadili Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase yang Mengandung Unsur Asing = The Competence of Indonesian District Court in Adjudicating the Annulment of Arbitral Awards Containing Foreign Elements Lawsuits

Forum Arbitrase merupakkan forum penyelesaian sengketa yang acapkali dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perjanjian perdagangan karena alasan-alasan efektivitas dan biayanya yang murah. Namun dengan perkembangan perekonomian dunia yang diiringi dengan kebebasan para pihak dalam hal menerapkan Pilihan Forum, hasil penyelesaian sengketa demikian berpotensi untuk mengandung unsur-unsur asing sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian