Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Dwi Arie Kurniawan, author

Perancangan disaster recovery plan: Studi kasus Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia = Designing of disaster recovery plan: A case study of audit Board of the Republic of Indonesia

Ketersediaan data dan informasi menjadi harapan setiap organisasi, begitupun juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ketersediaan sistem informasi harus selalu tersedia bila diperlukan oleh BPK. Whitman dan Mattord (2010) menyatakan jika terjadi insiden/bencana, organisasi akan mengalami kehilangan confidentiality, integrity, dan availability...

Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Adfin Rochmad Baidhowah, author

Explaining existing performance of Indonesia's audit board: Informal networks, constitutional maker's decision, and constitutional reform

This study seeks to explain the process of Audit Board article amendment in the constitutional reform as the source of current BPK’s performance, by answering questions: how much do informal networks influence constitutional maker’s decision and to what extent do the external pressures influence the informal networks on the amendment...

Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2020

332 JTKAKN 6:1 (2020)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Fauzan Ghafur, author

Implikasi status hukum terhadap kewenangan pemeriksaan holding PT. Indonesia Asahan Aluminium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT. Indonesia Asahan Aluminium) = The legal status implications against Audit Authority Holding in PT. Indonesia Asahan Aluminium By Audit Board of the Republic of Indonesia (analysis of Government Regulation Number 47 of 2017 concerning Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia to PT. Indonesia Asahan Aluminium stock capital / Fauzan Ghafur

ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan...

2019

T55133

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anisa Letisia Permata Sari, author

Analisis pengaruh beban kerja, konflik peran, dan hubungan interpersonal terhadap work-life balance studi kasus pada fungsional pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia = Analysis of the impact of workload, role conflict, and interpersonal relationship towards work-life balance case study of functional auditors in The Audit Board of the Republic Indonesia

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan menyimpulkan pola pengaruh faktor stres kerja yang diwakili tiga Job Stressor, yaitu Beban Kerja, Konflik Peran, dan Hubungan Interpersonal terhadap Work-Life Balance WLB pada Fungsional Pemeriksa sebagai garda depan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini juga bertujuan...

2017

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisa Sholihah, author

Analisis laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Analysis of BPK investigation report based on the law number 30 year 2014 on govermental administration

ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada putusan pengadilan tata usaha negara nomor 20/G/2016/PTUN.JBI yang secara tidak konsisten menyebutkan dasar wewenang Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Povinsi Jambi dalam menerbitkan Keputusan BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan LHP dengan siapa yang bertanggungjawab atas LHP tersebut. Penelitian ini membahas tiga permasalahan, antara lain Kedudukan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Riezkie Meyan Ekoputra, author

Permasalahan dalam pengadaan barang/jasa:studi atas kemahalan harga dalam pengadaan CSSD(Plasma Sterilzer 190S)pada rumag sakit umum pusat Nasional DR Cipto Mangunkusumo Jakarta Tahun anggaran 2008 = Problems in the government procurement: a study on overpriced contract of CSSD (Plasma Sterilizer 100S) procurement in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo in 2008

Tesis ini membahas permasalahan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan pendekatan kasus pengadaan alat kesehatan CSSD pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian normatif doktrinal melalui penelitian kepustakaan. Permasalahan yang sering terjadi utamanya adalah korupsi dan persaingan usaha yang tidak sehat. Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28989

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Suci Nurlaeli, author

Pengaplikasian Konsep Business Process Management pada Reviu Kesinambungan Fiskal Badan Pemeriksa Keuangan = Application of Business Process Management Concept in Fiscal Sustainability Review from The Audit Board of Indonesia

Reviu Kesinambungan Fiskal adalah produk terbaru BPK yang bertujuan untuk memberi saran kepada pemerintah tentang pengembangan strategi fiskal jangka panjang yang cermat. Namun, belum ada aturan yang melandasi seperti pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur operasional untuk melakukan Reviu Kesinambungan Fiskal sejak pertama kali dilaksankan pada tahun 2020. Reviu ini telah...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ari Herdiawan, author

Kedudukan majelis tuntutan perbendaharaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia = The treasury prosecution council of the audit board of the Republic Indonesia's stands in the administrative judicature system of Indonesia / Ari Herdiawan

ABSTRAK
BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2014

T39097

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian