Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Panti Rahayu, author
Depok: Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yusmaneli, author
Di dalam Tesis ini, Penulis hendak menyampaikan hal-hal yang menarik di dalam kajian mengenai hukum kepailitan, terutama dalam tahap Pengurusan dan Pemberesan Harta PailitPerseroan Terbatas. Dalam tahap ini, ada satu peran penting yang dijalankan oleh sebuah fungsi kurator yang bertindak selaku pihak yang netral dalam hal pengurusan harta debitor pailit...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lumban Tobing, Marsha Frieda Ester, author
ABSTRAK
Perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk hidup bersama secara sah diantara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan dapat dilangsungkan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi akibat perbedaan kewarganegaraan diantara masing-masing pihak yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga...
2018
T51458
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rakaditya Wiemas Bangun, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peran yuridis kurator Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan dalam harta pailit. Sampai saat skripsi ini ditulis, Balai Harta Peninggalan di Indonesia masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Staatsblad 1872 No. 166 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan, yang notabene...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andrianus, author
Keberadaan Lembaga Ketidakhadiran afwezigheid berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata dan Penetapan Pengadilan secara formal hanya ditujukan bagi subjek hukum manusia. Perkembangan dalam masyarakat memperlihatkan kecenderungan bahwa subjek ketidakhadiran itu diperluas berlakunya sehingga meliputi juga ketidakhadiran subjek hukum badan hukum. Penelitian ini menguraikan dasar dan penyebab dari perluasan pemberlakuan afwezigheid tersebut, pelaksanaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S66625
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kamilia Nesvita, author
Penulisan skripsi ini membahas mengenai ketentuan terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezig) melalui penetapan pengadilan, sebagaimana hal tersebut diatur ketentuannya dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penelitian ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lamers, H.J.J.
Jakarta: ESA Study Club, 1978
347.016 LAM c I (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jessica, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai adanya aset terlantar (unclaimed assets) pada
Perusahaan Efek yang menimbulkan kendala bagi Perusahaan Efek itu sendiri
maupun Emiten baik dari segi biaya maupun kepastian hukum mengenai
kepemilikan dari aset atau saham dalam Perusahaan Efek atau Emiten. Otoritas
Jasa Keuangan maupun Self Regulatory Organisation lainnya sedang membahas
mengenai cara penanganan aset terlantar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41755
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simamora, Sovia Febrina Tamaulina, author
Tesis ini membahas tentang Surat Keterangan Hak Waris, baik yang dibuat oleh Notaris, maupun pejabat yang berwenang lainnya.Mengenai bentuk Keterangan Waris tidak diatur dalam Undang-undang, sehingga Keterangan Waris termasuk akta di bawah tangan. Pengaturan tentang Keterangan Waris hanya ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38988
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mutia Ramadina, author
Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) semestinya didukung oleh dokumen yang masih berlaku. Namun dalam kenyataannya terdapat SKHW yang terbit berdasarkan dokumen yang sudah tidak berlaku, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pdt/2021. Dalam kasus tersebut, Ahli Waris yang disebutkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library