Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Mering Ngo, author

Ambiguity in property rights: lesson from the kayan of kalimantan

Badan Pertahanan Nasional sebenarnya masih memiliki sejumlah "pekerjaan rumah". Salah satunya adalah bagaimana menerapkan UU Pokok Agraria sesuai dengan keragaman kenyataan di lapangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Apakah kita sudah memiliki suatu peta tanah adat masyarakat yang aktual dan empirik? Melalui tulisan ini penulis hendak menunjukkan betapa peliknya masalah...

1991

J-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Asrawati Purnama Satryanegara, author

Analisis Kebijakan Kementerian ATR/BPN Terkait Digitalisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik : Potensi permasalahan dan prospek penerapannya = POLICY ANALYSIS OF THE MINISTRY OF ATR/BPN REGARDING THE DIGITALIZATION OF LAND REGISTRATION BASED ON THE PERMEN ATR/BPN NO. 1 YEAR 2021 CONCERNING ELECTRONIC CERTIFICATES: POTENTIAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR IMPLEMENTATION

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menyusun program besar transformasi digital, salah satunya melalui kebijakan sertipikat tanah elektronik.[1] Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan skema dan infrastruktur pendukung digitalisasi sertipikat tanah. [2] Namun kebijakan tersebut mendapatkan kritikan dari masyarakat. Pemerintah dianggap belum memiliki kesiapan dalam memasuki era digitalisasi sertipikat tanah.[3] Terdapat sejumlah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aga Elang Rediansah Sudjatmiko, author

Evaluasi Administrasi Sewa dan Jasa PPh 23 Pada Perusahaan PQRinsurance = Evaluation of Administration Rent and Service PPh 23 on PQRinsurance Company

Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi administrasi sewa dan jasa PPh 23 Perusahaan PQRinsurance. Administrasi sewa dan jasa ini seperti langkah-langkah prosedur pembuatan e-Bupot, pembayaran serta pelaporan. Dalam pembuatan e-Bupot PT PQRinsurance hanya memiliki satu NPWP, segala perpajakan pada bagian cabang diurus pada bagian kantor pusat. Pembayaran sewa dan jasa PPh...

Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Isnina Saraswati Hayuningtyas, author

Kewenangan majelis pengawas notaris memeriksa notaris dalam jabatan selaku PPAT Putusan MPW Sumatera Utara Nomor: 04/MPWN.Provinsi Sumatera Utara/IV/2017 dan putusan MPPN Nomor: 08/B/MJ.PPN/XII/2014 = The authority of the supervisory board of notary to examine the notary in position as land deed official mpw decision 04/PMWN. Prov Sumatera Utara/IV/2017 and MPPN decision 08/B/MJ/PPN/XII/2014

Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49556

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putu Gina Paramita, author

Pembatalan sertipikat hak pakai tumpang tindih diatas tanah hak milik adat milik perorangan (analisis putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS) = Cancellation of certificate of land use overlap above owned property rights of indigenous individuals (analysis of bekasi district court s decision Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh Pemerintah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan secara yuridis dan teknis bagi pemiliknya. Didalam praktiknya, masih timbul masalah tumpang tindih hak atas tanah, seperti kasus...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46709

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Iqbal Ferdiansyah, author

Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan oleh notaris menurut kode etik = Use of services landbroker on handling of land certificate at national land agency BPN which conducted by notary based on code of ethic

Tesis ini membahas mengenai penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional BPN yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT. Sebagai suatu profesi yang terhormat, etika profesi diatur dalam Kode Etik yang harus ditaati untuk menjaga kehormatan profesi dari Notaris/PPAT. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48846

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

I Gede Surya Artha, author

Tumpang tindih hak atas tanah terhadap kepemilikan hak milik dengan surat keterangan ganti rugi (SKGR) dan sertipikat (analisis putusan pengadilan tata usaha negara nomor 48/g/2015/ptun-pbr) = Overlapping rights on land toward ownership of property right with surat keterangan ganti rugi (SKGR) and certificate analysis of ruling of state administrative court number 48/g/2015/ ptun-pbr)

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok pokok Agraria UUPA bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam tujuan memberikan jaminan kepastian hukum maka dilaksanakan pendaftaran tanah yang hasil akhir kegiatannya berupa Sertipikat. Pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN /Kantor Pertanahan pada tingkat kota yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49143

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Thasya Dwie Anandha, author

Perlindungan Hukum Atas Permohonan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian ATR/BPN = Legal Protection of Public Information Service Requests at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/ National Land Agency

Setiap warga negara pada hakikatnya adalah berhak untuk dapat mengetahui mengenai semua kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Hak untuk memperoleh informasi publik ini sering ada permasalahan baik dari sisi regulasi maupun perilaku petugas PPID yang tidak mendukung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Erditya Fajri, author

Kajian Skid Resistance Campuran Aspal Panas dengan Agregat Beton Semen dan Penambahan Plastik dengan Variasi Suhu = Study Of Skid Resistance Of Hot Mix Asphalt With Recycled Concrete Aggregate And Addition Of Plastic With Temperature Variations

Untuk mengurangi penggunaan material alam, limbah beton digunakan sebagai pengganti agregat batu alami. Penambahan limbah plastik LDPE dalam campuran aspal juga dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas aspal. Penggunaan material alternatif pada campuran aspal perlu memperhatikan aspek keselamatan yakni kemampuan agregat pada lapisan aspal untuk menahan gaya gelincir permukaan jalan pada...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian