Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query
London: Councils and Education Press, 1986
344.07 EDU
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Shesha Annisa Desrina, author
ABSTRAK
Pengawasan obat di apotek merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan dengan tiga asas yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pembagian kewenangan pengawasan obat di apotek, adanya persinggungan antara kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah...
2020
T55063
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
The restructuring of relationship between central government and governor as representative of central government,besides avoides avoids misunderstanding which can emerge conflict,makes clear the linkages between central government and province,and also can secure effectivuness the inplimentation of government tasks at regional level,which up till now tends to be left in an...
JUILPEM
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Priyo Hari Adi, author
ABSTRAK
This study aimed to find the tendency of the existence of fiscal illusion. Local governments do manipulations for not maximalizing their own revenue (Pendapatan Asli Daerah) and increasing expenditures in order to get central government transfer (Dana Alokasi Umum) in a larger amount. The result of this study shows the...
[Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga; Fakultas Ekonomi UI, Fakultas Ekonomi UI], 2009
J-pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Erny Murniasih, author
Over the last decade of Indonesia's fiscal decentralization era, the amount of intergovernmental fiscal transfers has increased substantially. The increase of intergovernmental fiscal transfers is expected to reduce the burden of local economy without sacrificing the quality of public service. This study aims to investigate whether the block grant transfer...
2011
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rona Versonita, author
ABSTRAK
Undang ndash; Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang pembebasan kawasan hutan untuk pengembangan panas bumi dan Undang ndash; Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan dampak terhadap usaha pengembangan panas bumi di Indonesia yang memunculkan persepsi dari para pemangku kebijakan Stakeholders . Fokus penelitian ini memaparkan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S65761
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tri Angga Sigit, author
ABSTRAK
Dalam penyusunan Laporan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat, penyusunan dan penyampaian Rencana Penarikan Dana RPD Harian oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga kepada KPPN merupakan bagian yang sangat penting. Perencanaan kas yang dilakukan Pemerintah Pusat berfungsi untuk melakukan pengelolaan dan manajemen kas yang akuntabel di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah serta...
2018
T51626
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agnes Wirdayanti, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan peran gandagubernur dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dari waktu ke waktu,menganalisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran gandagubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah di Jawa Barat dan menganalisis strategi penyelarasan antara kepentinganpusat dan daerah, dan antar daerah di...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
D2527
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Riyadi Santoso, author
Studi kasus ini dilatarbelakangi oleh dimulainya pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dasar dan menengah sejak awal 2001 pada kabupaten dan kota di Indonesia. Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), ternyata sektor pendidikan amat strategis dan fundamental sehingga memerlukan komitmen pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatannya. Data...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T8014
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Didin Wahidin, author
Pembangunan perkotaan merupakan hak otonomi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tetapi sampai saat ini masih banyak ditangani Pemerintah Pusat. Pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi tersebut yang menuntut terjadinya transformasi organisasi publik di tingkat pusat yang dapat menentukan keberhasilannya.
Fenomena yang diteliti adalah proses transformasi organisasi publik di tingkat pusat dalam...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T9869
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
