Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

YFR. Hermiyan, author

Pengaruh pemberian valuation rulling terhadap pemenuhan prinsip kepastian dalam perpajakan di dalam pelayanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh valuation ruling schagai suatu kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), apakah dapat memberikan rasa kepastian, khususnya dalam hal valuation atau nilai pabean bagi para pengguna jasa (importir), sebagaimana prinsip perpajakan yang baik. Valuation adalah (1) menentukan nilai atau harga dan (2) kewenangan Pabean...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22084

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Desral Rosya, author

Kebijakan pajak atas penghasilan dari transaksi obligasi tinjauan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum

Obligation Transaction Income Tax Policy Justice and Legal Certainty Principle ReviewA progressive obligation market expansion in Indonesia has made Government released Governmental Regulation Number 6 Year 2002 representing a law execution regulation. However, there have been still many issues not yet regulated resulting in confusion among taxpayers. Income accepted or taken...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T13865

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devina Hilda Sulistio, author

Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Asuransi Pasca Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan = Analysis of Value Added Tax Policy on Insurance Services After the Enactment of the Tax Regulations Harmonization Law

Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis PPN melalui pengurangan fasilitas PPN menjadi objek PPN yang diberikan pembebasan. Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka jasa asuransi memiliki kewajiban administratif baru yang harus dipenuhi sebagai pelaku kebijakan. UU HPP berlaku efektif pada 1 April 2022, dan belum ada peraturan pelaksanaannya saat...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Elsaad Wirasah, author

Peninjauan Kembali oleh Jaksa di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Persamaan di Hadapan Hukum = Judicial Review by the Public Prosecutor in Indonesia From The Perspective of The Principle of Legal Certainty and The Principle of Equality Before The Law

Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, dan penerimaan pengajuan tersebut oleh Mahkamah Agung telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, ada yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut telah mencederai asas kepastian hukum dan ada juga yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang tepat sekaligus sebagai wujud penerapan asas persamaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andy Syah Putra Kho, author

Analisis dasar pengenaan branch profit tax bentuk usaha tetap jasa konstruksi ditinjau dari asas certainty = Analysis of branch profit tax base policy on construction service permanent establishment in terms of certainty principle

Perhitungan branch profit tax (BPT) untuk BUT Usaha Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal. Terdapat ambiguitas di dalam pelaksanaan perhitungan dasar pengenaan branch profit tax tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pengenaan branch profit tax BUT usaha jasa konstruksi ditinjau dari...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hafid Rahmadi, author

Analisis pengenaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan peserta magang ditinjau dari asas kepastian hukum (tinjauan PER-31/PJ/2012) = Analysis of income tax article 21 imposition on internship income based on certainty principle perspective review of PER-31/PJ/2012)

Peraturan PER-31/PJ/2012 tidak mencantumkan kata ?magang? seperti yang ditetapkan pada PER-31/PJ/2009. Oleh sebab itu, penerima penghasilan magang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini berarti bertentangan dengan asas kepastian hukum karena memiliki penafsiran yang berbeda (Nurmantu, 1994:110). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014

S57350

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alifa Rahmadia Putri, author

Analisis pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam ditinjau dari asas certainty = Analysis of rural and urban property tax collection on Hang Nadim International Airport in Batam based on certainty principle

Pada penelitian ini akan membahas mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum, Soemitro (1988), sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data studi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S65505

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tiara Risma Ayudianty, author

Analisis pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rumah tangga di Kota Depok = Analysis of implementation household waste management user charges in Depok City

Pemerintah Kota Depok melalui kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan rumah tangga yang tidak dipungut memiliki tujuan untuk mendorong program pemilahan sampah di masyarakat. Fokus utama penelitian ini ialah analisis pelaksanaan dan kendala dari pelaksanaan retribusi persampahan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S68325

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fauzan Rizki Ramzi, author

Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Perjalanan Ibadah Umrah Ditinjau dari Asas Kepastian = Analysis of Implementation of Value Added Tax Policy on Umrah Pilgrimage Services Viewed from the Certainty Principle

Jasa perjalanan ibadah umrah, sebagai bagian dari jasa perjalanan ibadah keagamaan, merupakan salah satu dari jasa keagamaan yang tidak dikenakan PPN, dan melalui penerbitan peraturan dari Menteri Keuangan berupa PMK 71/PMK.03/2022, diaturkan juga bahwa jasa perjalanan ibadah keagamaan, yang di dalamnya terdapat jasa perjalanan ibadah umrah, yang juga menyelenggarakan perjalanan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Nauval, author

Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan atas Penerbitan Obligasi berbasis Syariah (Sukuk) di Indonesia ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dan Netralitas = Analysis of Income Tax Policy on the Issuance of Sharia-based Bonds (Sukuk) in Indonesia in terms of Legal Certainty and Neutrality Principle

Berlakunya peraturan pelaksana Pasal 31 D UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah pun menunjukkan adanya dukungan Pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian hukum dan mendorong netralitas perpajakan produk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan kebijakan Pajak Penghasilan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian