Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Gandjar Kiswanto, author

Bucketing strategis for efficient triangle detection in cam-system based on faceted models

Triangle's checking in 3D faceted models is an essential step in gouging detection and elimination process. To check whether model surface intersects the tool, every triangle in the model has to be checked. Unfortunately, this process takes much time. Since the computer can't see and doesn't know which triangles located...

Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2010

AJ-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ngadiman, author

Tax planning yang baik sebagai upaya legal untuk meminimalkan besarnyapajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan

Pelaksanaan pembangunan nasional sebagai proyek besar jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit, sektor perpajakan yang dewasa ini menjadi primadona, telah memberikan kontribusi yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejalan dengan itu pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak mempunyai tugas berat dalam mencapai target dan yang telah ditetapkan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kobi Siswantara Tejasukmana, author

Pemeriksaan terhadap tubuh manusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Depok: Universitas Indonesia, 1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Surti Ramadani, author

“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Pada Perseroan Terbatas Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Akibat Tidak Memenuhi Ketentuan Dalam Anggaran Dasar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681/K/Pdt/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188 PK/Pdt/2020).” = Notary's Responsibility For The Deed Of Sale And Purchase Of Limited Company Shares Canceled By Court Because isn't Accordance Provisions Articles Association (Study of the Decision of the Bekasi District Court Number 334/Pdt.G/2014/PN.BKS in conjunction with the Supreme Court's Decision Number 1681/K/Pdt/ 2017 and the Judicial Review Decision Number 188 PK/Pdt/2020).

Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syaiful Bahri, author

Keterbukaan informasi pajak: studi perspektif hukum pajak & instrumen transparansi pajak = Tax information disclosure: a perspective study of tax law & tax transparency instruments

Transparansi pajak menjadi cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak di beberapa negara. Sayangnya, praktik tersebut masih sangat terbatas di Indonesia dikarenakan aspek perlindungan hukum, dan instrumen yang belum banyak dikembangkan. Untuk penelitian ini, akan berfokus kepada pembahasan naming and shaming dan DJP Checking sebagai aktualisasi dari keterbukaan informasi pajak yang memang...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Al Hijrah Kurniawan, author

Analisis pemilihan pengganti lay out machine dan checking fixture pada proses pengecekan komponen frame body dan cover body sepeda motor di PT. ABC

Skripsi ini membahas tentang pengambilan keputusan untuk memilih alternatif pengganti lay out machine dan checking fixture. Kriteria dan sub kriteria pemilihan alat pengganti ditentukan berdasarkan fungsi dari alat tersebut. Dengan menggunakan metode AHP (analytic hierarchy process) kriteria dan sun kriteria disusun ke dalam hirarki kemudian dihitung bobot dari alternatif. Hasil...

2011

S629

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Agus Satrija Utara, author

Pemeriksaan pajak diantara target penerimaan (budgetair) dan penegakan hukum (law inforcement) dalam rangka mengamankan penerimaan negara (studi kasus terhadap pemeriksaan pajak di kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak Tangerang)

Usaha penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12131

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dony Prananda, author

Kedudukan hukum BI-checking sebagai bukti adanya kreditor lain sebagai syarat dikabulkannya permohonan PKPU dan kepailitan: Studi kasus Putusan No. 146/PDT.SUS-KPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. = Legal position of BI checking as evidence of the other creditors as a requirement for reorganization and bankruptcy applications to be granted: Case study of decision number : 146/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Ketentuan tentang pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sangat ringkas dan tidak didukung dengan rangkaian ketentuan serta penjelasan lainnya didalam kaidah tersebut yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jacqueline Yap, author

Implementasi Pengecekan Sertipikat Hak atas Tanah secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat = The Implementation of Electronic Land Rights Checking at the Pontianak City Land Office, West Kalimantan Province

Pengecekan sertipikat hak atas tanah merupakan kewajiban sekaligus syarat dalam rangka pembuatan akta bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sertipikat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk merealisasikan sebuah layanan yang mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dilakukan digitalisasi layanan pengecekan sertipikat. Namun dalam pelaksanaannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tania Uma Marvelyn, author

Evaluasi Rekonsiliasi Laporan Bank sebagai Bagian dari Penyusunan Laporan Keuangan pada PT XYZ = Evaluation of Bank Statements Reconciliation as Part of Preparing Financial Statements on PT XYZ

Laporan magang ini merupakan hasil evaluasi selama kegiatan magang di PT XYZ yang membahas dan mengevaluasi prosedur dan konstruksi Rekonsiliasi Bank di PT XYZ. Kegiatan utama dalam penyusunan Laporan Keuangan di PT XYZ adalah melakukan Rekonsiliasi Bank. Rekonsiliasi Bank akan dilakukan pada awal bulan dan berdasarkan evaluasi; Proses Rekonsiliasi Bank...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian